Survei Litbang "Kompas": 64,5 Persen Responden Tak Puas dengan Kinerja Pemerintah Kendalikan Harga Barang dan Jasa

Kompas.com - 20/06/2022, 09:08 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan, sebagian besar responden tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam mengendalikan harga barang dan jasa.

Hal tersebut tercermin dari angka kepuasan terhadap kinerja pengendalian terhadap harga-harga barang dan jasa yang hanya sebesar 31,8 persen atau turun 19 persen dibanding periode survei Januari 2022 lalu.

Sementara, sebanyak 64,5 persen responden mengak tidak puas terhadap salah satu aspek kinerja ekonomi Jokowi tersebut.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Ekonomi Pemerintah Turun Jadi 50,5 Persen

Kinerja dalam pengendalian harga barang dan jasa tersebut berpengaruh terhadap keseluruhan penilaian publik terhadap kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi yang juga merosot pada periode Juni ini.

"Jika dilihat lebih spesifik, kinerja bidang ekonomi yang menyumbang terhadap penurunan kepuasan publik adalah aspek pengendalian harga-harga barang dan jasa," tulis peneliti Litbang Kompas Gianie seperti dikutip dari Harian Kompas, Senin (20/6/2022).

Ketidakpuasan tersebut bisa dipahami lantaran inflasi tinggi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

Puncaknya, pada April 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi sebesar 0,95 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik di Bidang Polkam 73,1 Persen, Turun Dibandingkan Januari

Tingginya angka inflasi itu disumbang oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang sebesar 1,76 persen.

Dari empat subkelompok pada kelompok ini, subkelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah makanan, yakni 2,05 persen.

Komoditas yang dominan memberi andil pada inflasi berturut-turut adalah minyak goreng, daging ayam ras, ikan segar, telur ayam ras, daging sapi, bayam, bawang putih, tahu mentah, tempe, dan gula pasir.

Secara umum, kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi Jokowi mengalami penurunan signifikan pada periode Juni 2022 dibandingkan Januari 2022, yakni hanya sebesar 50,5 persen dari yang sebelumnya 64,8 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 5 Masalah Politik Keamanan Belum Mampu Dikendalikan Jokowi-Maruf

Padahal, sepanjang survei berkala yang dilakukan Litbang Kompas, kinerja ekonomi mencapai angka tertinggi pada periode Januari 2022.

"Penilaian kepuasan tersebut bahkan merupakan yang tertinggi sejak Joko Widodo menjadi presiden pada 2014," tulis Gianie.

Selain soal harga barang dan jasa, aspek penyediaan lapangan kerja atau mengatasi pengangguran juga mendapat nilai ketidakpuasan yang tinggi, yakni sebesar 54,2 persen. Sementara itu, yang menyatakan puas hanya 40,4 persen, turun 9 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf Turun 6,8 Persen

Sebagai informasi, survei periodik Litbang Kompas dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 26 Mei-4 Juni 2022.

Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan

sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian lebih kurang 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Sudah Penuhi Panggilan

Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Sudah Penuhi Panggilan

Nasional
Bawa Orasi Ilmiah soal Pemilu, Waketum DPP Gerindra Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan

Bawa Orasi Ilmiah soal Pemilu, Waketum DPP Gerindra Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan

Nasional
Hari Ini, Bareskrim Akan Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Hari Ini, Bareskrim Akan Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Nasional
Cucu Bung Hatta dkk Gugat Jokowi dan Mendagri, Minta Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Batal

Cucu Bung Hatta dkk Gugat Jokowi dan Mendagri, Minta Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Batal

Nasional
IPW Curiga Sambo Semula Hendak Lindungi Kabareskrim di Kasus Dugaan Tambang Ilegal, Sekarang Balik Serang

IPW Curiga Sambo Semula Hendak Lindungi Kabareskrim di Kasus Dugaan Tambang Ilegal, Sekarang Balik Serang

Nasional
Ada Jual Beli Perkara, Terpidana yang Dipenjarakan Gazalba Saleh Bisa Ajukan PK

Ada Jual Beli Perkara, Terpidana yang Dipenjarakan Gazalba Saleh Bisa Ajukan PK

Nasional
Jokowi: Saya Minta Percepat Realisasi Belanja APBN dan APBD

Jokowi: Saya Minta Percepat Realisasi Belanja APBN dan APBD

Nasional
Safari Politik Anies Terhalang, Sekjen Nasdem Minta Pemda Bantu Kelancaran Demokrasi

Safari Politik Anies Terhalang, Sekjen Nasdem Minta Pemda Bantu Kelancaran Demokrasi

Nasional
Bicara Urgensi RUU Larangan Minuman Beralkohol, Fahira Idris Minta Pemerintah Lindungi Generasi Muda

Bicara Urgensi RUU Larangan Minuman Beralkohol, Fahira Idris Minta Pemerintah Lindungi Generasi Muda

Nasional
Senin Depan, Jokowi Serahkan Langsung Ganti Rugi Rumah Rusak di Cianjur

Senin Depan, Jokowi Serahkan Langsung Ganti Rugi Rumah Rusak di Cianjur

Nasional
Belanja Negara 2023 Capai Rp 3.061,2 Triliun, Pemerintah Klaim Pendidikan dan Kesehatan Dapat Alokasi Terbesar

Belanja Negara 2023 Capai Rp 3.061,2 Triliun, Pemerintah Klaim Pendidikan dan Kesehatan Dapat Alokasi Terbesar

Nasional
Tak Lolos Verifikasi Administrasi, Parsindo Gugat KPU ke PTUN

Tak Lolos Verifikasi Administrasi, Parsindo Gugat KPU ke PTUN

Nasional
Partai Republiku Resmi Gugat KPU ke PTUN Usai Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Partai Republiku Resmi Gugat KPU ke PTUN Usai Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Nasional
BPH Migas Kembali Luncurkan 34 Penyalur BBM Satu Harga di 3 Kota

BPH Migas Kembali Luncurkan 34 Penyalur BBM Satu Harga di 3 Kota

Nasional
Pemerintah Targetkan Pendapatan Negara Rp 2.463 Triliun pada 2023

Pemerintah Targetkan Pendapatan Negara Rp 2.463 Triliun pada 2023

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.