Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Dijagokan Jadi Capres, Nasdem DKI Buka-bukaan soal Peluang "Di-Nasdem-kan"

Kompas.com - 16/06/2022, 17:15 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino berbicara mengenai potensi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 'di-Nasdemkan'.

Pasalnya, dalam rapat kerja nasional (rakernas), 32 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem mengusulkan Anies menjadi calon presiden (capres).

"Itu tergantung daripada pribadi Bapak Anies Baswedan ya. Kita tidak pernah memaksa orang untuk di-Nasdemkan kalau dari kami DPW DKI Jakarta," ujar Wibi saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (16/6/2022).

Namun, Wibi mengatakan, apabila Anies memiliki niat untuk bergabung dengan Partai Nasdem, maka Nasdem sangat terbuka.

Baca juga: 32 DPW Nasdem Jagokan Anies Capres, Plate: Pengambilan Keputusan Tak Berdasarkan Voting

Menurutnya, tangan Nasdem terbuka untuk menyambut Anies Baswedan sebagai kader Partai Nasdem.

"Tapi bilamana hanya satu nama yang dimintakan (untuk diusulkan sebagai capres), pasti kita akan sebut Anies Baswedan," katanya.

Lebih jauh, Wibi menyebut Anies bukan sosok asing lagi bagi Nasdem. Dia mengaku sering berkomunikasi intens dengan Anies.

Wibi juga memuji pekerjaan Anies selama 5 tahun terakhir dalam membangun DKI Jakarta.

Diketahui, nama Anies Baswedan menjadi yang paling banyak diusung DPW Partai Nasdem untuk menjadi capres.

Baca juga: Ini Daftar Calon Presiden yang Diusulkan 34 DPW Nasdem, Anies-Ganjar Mendominasi

Dari 34 DPW Nasdem di seluruh Indonesia, 32 di antaranya mengusung Anies.

Berikut nama-nama yang muncul untuk diusung jadi capres oleh 34 DPW Nasdem dari tertinggi ke terendah:

1. Anies Baswedan: 32

2. Ganjar Pranowo: 29

3. Erick Thohir: 16

4. Rachmat Gobel: 14

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com