"Reshuffle" Menteri Jokowi Dinilai Jauh dari Harapan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan reshuffle menteri, yakni dengan melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri baru, disebut hanya sebatas menjaga kepentingan elite politik.

Keputusan Jokowi yang mempertahankan sejumlah menteri yang kinerjanya dinilai oleh masyarakat tidak memuaskan justru menguatkan motif politik yang kental di balik keputusan reshuffle itu.

"Tidak di-reshuffle-nya beberapa menteri yang dinilai publik tidak memuaskan dan bahkan sudah disentil Jokowi menunjukkan bahwa acuan reshuffle benar-benar tidak didasarkan pada kepentingan publik," kata Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/6/2022).

Menurut Siti, perombakan kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden. Jokowi memang mempunyai wewenang penuh untuk memilih dan memberhentikan pembantunya di kabinet.

Akan tetapi, kata Siti, dengan otoritas penuh itu, Jokowi juga harus mempertanggungjawabkan pemerintahannya kepada rakyat.

"Menteri bertanggung jawab ke presiden dan presiden bertanggung jawab langsung ke rakyat. Ini karena pilpresnya dilakukan secara langsung (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat)," ucap Siti.

Baca juga: Reshuffle Kabinet, Seskab Sebut Jokowi Perlu Refreshing Beberapa Menteri

Secara terpisah, pengamat politik Ray Rangkuti menilai nuansa politis sangat kentara dalam reshuffle kali ini. Hal itu, kata dia, bisa dilihat dari komposisi menteri dan wakil menteri baru.

"Sulit menjelaskan bahwa komposisi anggota kabinet lengkap dengan wamennya bukan bagian dari akomodasi politik," ucap Ray.

Di sisi lain, lanjut Ray, sejumlah menteri yang pernah diperingatkan oleh Jokowi justru tak tersentuh reshuffle. Keputusan Jokowi itu, kata dia, membuat kabinet semakin dipenuhi oleh elite partai politik.

Dalam perombakan kabinet itu, Jokowi melantik mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi Politik Akomodatif Jokowi

Selain itu, Jokowi juga melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

Di posisi wakil menteri, Jokowi melantik Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menggantikan Surya Tjandra yang juga kader PSI.

Selain itu, Jokowi melantik Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Terakhir, Jokowi menunjuk John Wempi Watipo, eks Wakil Menteri PUPR, sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Pelantikan dilakukan di Istana Merdeka, Rabu (15/6/2022) siang.

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (tengah), mantan Panglima TNI Marsekal Purn Hadi Tjahjanto (kedua kanan), Wamen PUPR John Wempi Watipo (kanan) dan Sekjen PBB Afriansyah Noor disumpah saat upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (15/6/2022). Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Wamen ATR Raja Juli Antoni, Wamendagri John Wempi Watipo dan Wamenaker Afriansyah Noor. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Sebelum melakukan reshuffle menteri, beberapa lembaga survei menyampaikan hasil riset mereka yang menyatakan tingkat dukungan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menurun. Salah satu faktor yang menyebabkan hal itu adalah persoalan kenaikan harga dan kelangkaan persediaan bahan pangan, terutama minyak goreng.

Selain itu, Jokowi juga sempat menegur sejumlah menterinya yang kerap membeli barang-barang impor dalam pengadaan program kementerian ketimbang menggunakan produk-produk dalam negeri. Hal itu terjadi saat dia menyampaikan pidato dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Seskab Bantah Adanya Lobi Politik yang Alot dalam Penentuan Reshuffle Kabinet