"Reshuffle" Menteri Jokowi Dinilai Jauh dari Harapan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan reshuffle menteri, yakni dengan melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri baru, disebut hanya sebatas menjaga kepentingan elite politik.

Keputusan Jokowi yang mempertahankan sejumlah menteri yang kinerjanya dinilai oleh masyarakat tidak memuaskan justru menguatkan motif politik yang kental di balik keputusan reshuffle itu.

"Tidak di-reshuffle-nya beberapa menteri yang dinilai publik tidak memuaskan dan bahkan sudah disentil Jokowi menunjukkan bahwa acuan reshuffle benar-benar tidak didasarkan pada kepentingan publik," kata Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/6/2022).

Menurut Siti, perombakan kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden. Jokowi memang mempunyai wewenang penuh untuk memilih dan memberhentikan pembantunya di kabinet.

Akan tetapi, kata Siti, dengan otoritas penuh itu, Jokowi juga harus mempertanggungjawabkan pemerintahannya kepada rakyat.

"Menteri bertanggung jawab ke presiden dan presiden bertanggung jawab langsung ke rakyat. Ini karena pilpresnya dilakukan secara langsung (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat)," ucap Siti.

Secara terpisah, pengamat politik Ray Rangkuti menilai nuansa politis sangat kentara dalam reshuffle kali ini. Hal itu, kata dia, bisa dilihat dari komposisi menteri dan wakil menteri baru.

"Sulit menjelaskan bahwa komposisi anggota kabinet lengkap dengan wamennya bukan bagian dari akomodasi politik," ucap Ray.

Di sisi lain, lanjut Ray, sejumlah menteri yang pernah diperingatkan oleh Jokowi justru tak tersentuh reshuffle. Keputusan Jokowi itu, kata dia, membuat kabinet semakin dipenuhi oleh elite partai politik.

Dalam perombakan kabinet itu, Jokowi melantik mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Selain itu, Jokowi juga melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

Di posisi wakil menteri, Jokowi melantik Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menggantikan Surya Tjandra yang juga kader PSI.

Selain itu, Jokowi melantik Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Terakhir, Jokowi menunjuk John Wempi Watipo, eks Wakil Menteri PUPR, sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Pelantikan dilakukan di Istana Merdeka, Rabu (15/6/2022) siang.

Sebelum melakukan reshuffle menteri, beberapa lembaga survei menyampaikan hasil riset mereka yang menyatakan tingkat dukungan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menurun. Salah satu faktor yang menyebabkan hal itu adalah persoalan kenaikan harga dan kelangkaan persediaan bahan pangan, terutama minyak goreng.

Selain itu, Jokowi juga sempat menegur sejumlah menterinya yang kerap membeli barang-barang impor dalam pengadaan program kementerian ketimbang menggunakan produk-produk dalam negeri. Hal itu terjadi saat dia menyampaikan pidato dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Para menteri yang kena tegur saat itu adalah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Dia juga menyebut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang dipimpin Nadiem Makarim kerap menggunakan barang-barang impor.

Pada kenyataannya, tidak ada satupun menteri yang "disentil" Jokowi dalam kegiatan itu yang didepak dari kabinet sampai saat ini.

Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022), Jokowi juga menyampaikan kekecewaannya terkait persoalan kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng. Saat itu Jokowi menyampaikan kekesalannya secara tidak langsung kepada Muhammad Lutfi yang saat itu masih menjadi Menteri Perdagangan.

Dia juga sempat menyampaikan kritik secara tidak langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif terkait lonjakan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax.

Akhirnya Lutfi pun dicopot dan digantikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan. Sedangkan Arifin tetap berada di posisinya.

Jokowi juga pernah memperingatkan supaya para menteri fokus bekerja meski tahapan Pemilihan Umum 2024 semakin dekat.

"Berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri, kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5/2022).

Pernyataan itu dinilai sebagai peringatan Jokowi bagi para menterinya yang turut disibukkan dengan urusan partai dan manuver-manuver politik terkait Pemilu dan pemilihan presiden-wakil presiden 2024.

Apalagi sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju adalah ketua partai politik, seperti Menteri Pertahanan yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa.

Airlangga membentuk koalisi antara Partai Golkar, PPP, dan Partai Amanat Nasional dengan nama Koalisi Indonesia Bersatu.

Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir dan Airlangga juga getol melakukan manuver politik untuk mencari dukungan menjelang Pilpres 2024.

Meski begitu, sampai saat ini baik Prabowo, Airlangga, Erick, hingga Suharso justru aman.

(Penulis : Vitorio Mantalean, Ardito Ramadhan | Editor : Icha Rastika, Diamanty Meiliana)