Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menyoal "Reshuffle" Menteri Jokowi yang Dianggap Mengecewakan

Kompas.com - 16/06/2022, 06:43 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan reshuffle menteri, yakni dengan melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri dinilai sangat mengecewakan.

Sebab, Jokowi dinilai lebih mengutamakan menjaga aliansi dan kepentingan elite politik ketimbang mendahulukan kepentingan dan kebutuhan rakyat.

"Hal ini sangat mengecewakan karena yang diakomodasi Jokowi hanya kepentingan politik elite saja. Sedangkan aspirasi dan kebutuhan rakyat kurang dipertimbangkan," kata Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/6/2022).

Dalam perombakan kabinet itu, Jokowi melantik mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Selain itu, Jokowi juga melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

Baca juga: Soroti Reshuffle, Demokrat: Hanya untuk Akomodir Kepentingan Parpol Koalisi

Di posisi wakil menteri, Jokowi melantik Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menggantikan Surya Tjandra yang juga kader PSI.

Selain itu, Jokowi melantik Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Terakhir, Jokowi menunjuk John Wempi Watipo, eks Wakil Menteri PUPR, sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Pelantikan dilakukan di Istana Merdeka, Rabu (15/6/2022) siang.

Sebelum melakukan reshuffle menteri, beberapa lembaga survei menyampaikan hasil riset mereka yang menyatakan tingkat dukungan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menurun. Salah satu faktor yang menyebabkan hal itu adalah persoalan kenaikan harga dan kelangkaan persediaan bahan pangan, terutama minyak goreng.

Selain itu, Jokowi juga sempat menegur sejumlah menterinya yang kerap membeli barang-barang impor dalam pengadaan program kementerian ketimbang menggunakan produk-produk dalam negeri. Hal itu terjadi saat dia menyampaikan pidato dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Reshuffle Kabinet dan Jurus Maut Jokowi Centris

Para menteri yang kena tegur saat itu adalah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Dia juga menyebut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang dipimpin Nadiem Makarim kerap menggunakan barang-barang impor.

Pada kenyataannya, tidak ada satupun menteri yang "disentil" Jokowi dalam kegiatan itu yang didepak dari kabinet sampai saat ini.

Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022), Jokowi juga menyampaikan kekecewaannya terkait persoalan kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng. Saat itu Jokowi menyampaikan kekesalannya secara tidak langsung kepada Muhammad Lutfi yang saat itu masih menjadi Menteri Perdagangan.

Dia juga sempat menyampaikan kritik secara tidak langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif terkait lonjakan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Jokowi Disesaki Elite Parpol

Akhirnya Lutfi pun dicopot dan digantikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan. Sedangkan Arifin tetap berada di posisinya.

Jokowi juga pernah memperingatkan supaya para menteri fokus bekerja meski tahapan Pemilihan Umum 2024 semakin dekat.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com