Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soroti "Reshuffle", Demokrat: Hanya untuk Akomodir Kepentingan Parpol Koalisi

Kompas.com - 15/06/2022, 15:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Rabu (15/6/2022) belum sesuai harapan masyarakat.

Dia mengungkapkan, perombakan kabinet yang memasukkan dua menteri baru dan tiga wakil menteri dinilai hanya mengakomodasi kepentingan orang dekat pemerintah.

"Jika melihat hasil perombakan kabinet ini, masih jauh dari yang diharapkan, yang sebelumnya publik berharap akan terjadi perbaikan untuk mewujudkan kabinet kerja yang lebih profesional," kata Kamhar dalam keterangannya, Rabu.

Ia mengatakan, publik menantikan bahwa reshuffle kali ini betul-betul menyelesaikan persoalan-persoalan pemerintahan Jokowi.

Utamanya, lanjut Kamhar, soal janji-janji kampanye Jokowi yang dinilai belum terpenuhi.

Baca juga: Jokowi Resmi Lantik Zulkifli Hasan Jadi Mendag

"Dari hasil perombakan 2 kursi menteri dan 3 kursi wamen terlihat bahwa reshuffle ini hanya untuk mengakomodir kepentingan orang dekat dan partai politik koalisi pemerintah," ujarnya.

"Jadi terbaca bahwa perombakan ini lebih memenuhi dan melayani kepentingan politik Pak Jokowi, bukan untuk menyelesaikan persoalan rakyat atau mengoptimalkan kinerja di akhir masa jabatan," tambah dia.

Melihat hal tersebut, Kamhar berpandangan bahwa publik tidak bisa berharap banyak atas perombakan kabinet kali ini.

Untuk itu, Demokrat mengajak publik terus melakukan kontrol kritis kepada pemerintahan dengan komposisi baru ini.

Di sisi lain, Kamhar menyoroti masuknya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag).

Menurutnya, Zulkifli perlu diawasi lantaran dia pernah mendukung adanya wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Jokowi Lantik 3 Wakil Menteri Baru: Raja Juli, Afriansyah Noor, dan Wempi Watipo

"Publik mesti melakukan kontrol yang lebih kritis agar perombakan ini tidak menghidupkan kembali dan semakin menguatkan agenda perpanjangan masa jabatan presiden, mengingat Pak Zulkifli Hasan sebelumnya pernah mewacanakan ini," tutup Kamhar.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Merdeka, Rabu siang.

Dengan pelantikan itu, Hadi resmi menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN.

Selain Hadi, Jokowi juga menunjuk Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Siap Nongkrong Sampai Malam di MK Simak Putusan Sengketa

Cak Imin Siap Nongkrong Sampai Malam di MK Simak Putusan Sengketa

Nasional
Jelang Putusan MK, Anies: Kita Sedang Berada di Persimpangan Jalan

Jelang Putusan MK, Anies: Kita Sedang Berada di Persimpangan Jalan

Nasional
Jokowi dan Surya Paloh Kembali Bertemu Kemarin Pagi, Ini yang Dibicarakan

Jokowi dan Surya Paloh Kembali Bertemu Kemarin Pagi, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Anies Yakin MK Ambil Keputusan Berani soal Sengketa Pilpres

Anies Yakin MK Ambil Keputusan Berani soal Sengketa Pilpres

Nasional
Diisukan Jadi Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung, Suharto: Penentuannya Besok

Diisukan Jadi Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung, Suharto: Penentuannya Besok

Nasional
Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Nasional
Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Yusril Ingatkan Potensi 'Chaos' Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Yusril Ingatkan Potensi "Chaos" Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Nasional
Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Nasional
Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Nasional
Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Nasional
Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasional
Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com