"Reshuffle" Kabinet Dinilai Jadi Politik Akomodatif Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, kesan yang mengemuka dari perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo kali ini adalah politik akomodatif.

Ia mengatakan, pada reshuffle kali ini, Jokowi merangkul partai politik pendukungnya, di antaranya dengan ditunjuknya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan.

"Kesan yang sebenarnya mengemuka dari reshuffle kali ini jelas politik akomodasi berarti akomodatif dalam arti pertama merangkul PAN yang hampir setahun dalam koalisi tapi enggak dapat menteri," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/6/2022).

Baca juga: Surya Paloh Tepis Ada Pembahasan Reshuffle Kedua dengan Jokowi: Kalau Ada, Rusak Semuanya!

Adi mengatakan, selain merangkul partai politik pendukungnya, Jokowi juga memberikan posisi menteri kepada pihak-pihak yang selama ini berkontribusi yaitu mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Sekalipun telat saya kira ini layak diapresiasi karena sudah hampir setahun kan isu reshuffle bergulir," ujarnya.

Baca juga: Ini Pertunjukan Politik, Bukan Reshuffle Kabinet...

Selain itu, Adi menilai, perombakan kabinet kali ini menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo ingin mengamankan posisinya sebagai king maker di Pilpres 2024 dengan masuknya empat ketua umum partai politik dalam kabinet.

"Bagaimana tidak, karena sudah ada empat ketum parpol yang saat ini jadi menteri Jokowi," tuturnya.

Baca juga: Seskab Bantah Adanya Lobi Politik yang Alot dalam Penentuan Reshuffle Kabinet

Lebih lanjut, Adi mengatakan, rangkap jabatan para ketua umum partai tersebut akan berdampak pada kualitas kinerja.

"Rangkap politik itu punya efek bawaan yang kurang bagus karena pasti tidak fokus, karena berpikir tentang eksistensi partai dan bagaimana memenangkan pertarungan di 2024," ucap dia.