Kompas.com - 15/06/2022, 18:01 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyoroti proses rekrutmen penjabat (Pj) kepala daerah untuk mengisi kekosongan pejabat definitif menjelang Pilkada Serentak 2024 mendatang.

Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto mengatakan, terdapat konsekuensi dari pemilihan Pj kepala daerah tingkat kota atau kabupaten yang diusulkan gubernur.

Sebab gubernur merupakan pejabat politik, sehingga terdapat kemungkinan motif politis di balik nama-nama yang diusulkan.

"Apabila pengusulan penjabat kepala daerah memiliki latar belakang atau motif politis, maka akan sulit menaruh harapan birokrasi berjalan secara netral selama pelaksanaan tugas penjabat yang bersangkutan," ujar Tasdik dalam webinar yang ditayangkan di Youtube resmi KASN RI, Rabu (15/6/2022).

Baca juga: KPK kepada Pj Kepala Daerah: Kami Punya Harapan, Anda Tak Terpilih dari Sistem Pilkada Mahal

Sebagai informasi, proses rekrutmen Pj kepala daerah tercantum dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

Pada pasal 201 ayat (11) beleid tersebut mensyaratkan, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama di kalangan ASN.

Dalam pelaksanaannya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepada gubernur untuk mengusulkan tiga pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungannya untuk menduduki kursi penjabat bupati/walikota di wilayahnya.

Tasdik pun mengatakan, Pj kepala daerah pun memiliki kapasitas sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang memiliki peranan menjalankan manajemen ASN berbasis sistem merit berasaskan netralitas.

"Mereka dituntut menjalankan birokrasi secara profesional di tengah hiruk pikuk persiapan pesta demokrasi tahun 2024. Pertanyaan yang muncul dalam benak kita adalah, mampukah Pj kepala daerah mengusung misi ini?," ucap Tasdik.

Ia pun mengatakan, sebenarnya penunjukkan ASN sebagai Pj kepala daerah menumbuhkan optimisme publik untuk menjaga netralitas ASN dan birokrasi yang profesional.

Baca juga: KASN: Pj Kepala Daerah ASN Rentan Dipolitisasi dalam Pilkada

Alasannya, sejak awal pengangkatan sebagai calon ASN, paradigma ASN netral seharusnya sudah ada dalam pola pikir setiap ASN.

Namun demikian, selain dari proses rekrutmen, hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan penempatan ASN sebagai Pj kepala daerah yakni rekam jejak netralitas dari ASN tersebut.

"Berdasarkan pengawasan KASN dalam pelaksanaan netralitas AS pada Pilkada serentak tahun 2020, KASN mencatat bahwa terjadi pelanggaran netralitas AS pada 109 daerah dari total 137 daerah (79 persen) yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah," kata Tasdik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Pemalang Diduga Terima Suap Rp 6,236 Miliar dari Jual Beli Jabatan dan Swasta

Bupati Pemalang Diduga Terima Suap Rp 6,236 Miliar dari Jual Beli Jabatan dan Swasta

Nasional
5 Kebohongan Irjen Ferdy Sambo di Kasus Kematian Brigadir J yang Akhirnya Terbongkar

5 Kebohongan Irjen Ferdy Sambo di Kasus Kematian Brigadir J yang Akhirnya Terbongkar

Nasional
Tak Menyesal Bergabung dengan Pemerintahan Jokowi, Prabowo: Saya Tidak Ingin Bangsa Ini Mengalami Perpecahan

Tak Menyesal Bergabung dengan Pemerintahan Jokowi, Prabowo: Saya Tidak Ingin Bangsa Ini Mengalami Perpecahan

Nasional
Ketika Prabowo Ajak Kader Partai Gerindra Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi...

Ketika Prabowo Ajak Kader Partai Gerindra Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi...

Nasional
Di Hadapan Ribuan Kader, Prabowo Ingatkan Jangan Masuk Gerindra untuk Perkaya Diri

Di Hadapan Ribuan Kader, Prabowo Ingatkan Jangan Masuk Gerindra untuk Perkaya Diri

Nasional
Undang-undang Penipuan Online

Undang-undang Penipuan Online

Nasional
Tanggal 14 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 14 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pengakuan Ferdy Sambo Rusak TKP Tempat Pembunuhan Brigadir J

Pengakuan Ferdy Sambo Rusak TKP Tempat Pembunuhan Brigadir J

Nasional
KPK Tahan Bupati Pemalang dan 4 Bawahannya

KPK Tahan Bupati Pemalang dan 4 Bawahannya

Nasional
2 Laporan Polisi Terhadap Brigadir J Dihentikan, Bareskrim: Tak Ada Peristiwa Pidana

2 Laporan Polisi Terhadap Brigadir J Dihentikan, Bareskrim: Tak Ada Peristiwa Pidana

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan

KPK Tetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
Parsindo Fokus Garap Suara Loyalis Soeharto, Klaim Incar 5 Besar Suara Terbanyak DPR

Parsindo Fokus Garap Suara Loyalis Soeharto, Klaim Incar 5 Besar Suara Terbanyak DPR

Nasional
LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Bharada E

LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Bharada E

Nasional
Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Kenakan Rompi Oranye KPK, Tangan Diborgol

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Kenakan Rompi Oranye KPK, Tangan Diborgol

Nasional
Tegaskan Tak Ada Pelecehan Istri Ferdy Sambo, Kabareskrim: Brigadir J Berada di Luar Rumah

Tegaskan Tak Ada Pelecehan Istri Ferdy Sambo, Kabareskrim: Brigadir J Berada di Luar Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.