Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil M Lutfi, Dicopot dari Mendag Setelah Sengkarut Minyak Goreng

Kompas.com - 15/06/2022, 13:42 WIB
Mutia Fauzia,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Salah satu menteri yang terimbas perombakan tersebut yakni Muhammad Lutfi yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag).

Sebelum bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Mendag, M Lutfi wara-wiri menduduki jabatan strategis di pemerintahan.

Baca juga: Reshuffle Kabinet, Zulkifli Hasan Dikabarkan Gantikan Mendag Lutfi

Ia menjabat sebagai Mendag sejak akhir 2020, menggantikan Agus Suparmanto yang terkena reshuffle saat itu. 

Menjelang akhir masa jabatannya, Lutfi harus berhadapan dengan gejolak harga hingga kelangkaan minyak goreng yang menimbulkan antrean panjang di beberapa wilayah Indonesia.

Lutfi pun menyampaikan permohonan maaf lantaran tak mampu menormalisasi harga minyak goreng.

Saat melakukan Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI 17 Mei 2022 lalu, Lutfi menyebut ada mafia-mafia yang mengambil keuntungan pribadi sehingga berbagai kebijakan yang dilakukan kementerian yang ia pimpin tak mempan untuk menurunkan harga minyak goreng di pasaran.

"Dengan permohonan maaf Kemedag tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat," ujar dia.

Jadi mendag era SBY

Sebelumnya, Muhammad Lutfi menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan masa jabatan 14 Februari 2014-20 Oktober 2014.

Baca juga: Mendag Lutfi: Tahun 2023, Indonesia Bakal Inisiasi 35 Perjanjian Perdagangan Bebas

Saat itu, ia dilantik sebagai Mendag untuk mengantikkan posisi Gita Wirjawan.

Masih di era SBY, Muhammad Lufti juga sempat menjabat posisi lain setingkat menteri, yakni sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2005-2009, lalu Duta Besar Indonesia untuk Jepang pada 2010-2013.

Saat menjabat Kepala BKPM, usianya masih 36 tahun. Muhammad Lutfi tercatat sebagai Kepala BKPM termuda di Indonesia.

Saat mengomandani badan yang mengurusi investor tersebut, Muhammad Lutfi memperkenalkan fasilitas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), yang saat ini menjadi sumber daya tarik bagi para investor asing.

Muhammad Lutfi lahir di Jakarta pada 16 Agustus 1969. Pria yang juga dikenal sebagai pengusaha ini merupakan lulusan dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat tahun 1992.

Baca juga: RI Mau Jadi Negara Maju, Mendag Lutfi: Iklim Investasi Harus Selalu Jadi yang Terbaik...

Terakhir, ia menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) yang dilantik pada 14 September 2020.

Ia menggantikan posisi Mahendra Siregar yang diangkat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri RI.

Jejak perjalanannya sebagai pengusaha juga terbilang moncer.

Ia tercatat menduduki posisi sebagai Ketua Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia untuk Jakarta yang Lebih Baik (Hipmi Jaya) periode 1998-2001.

Lepas dari Hipmi Jakarta, Muhammad Lutfi terpilih menjadi Ketua DPP Himpi selama periode 2001-2004.

Muhammad Lutfi bersama beberapa rekannya yakni Erick Thohir dan Wishnu Wardhana, mantan Menparkraf berinisiatif mendirikan Mahaka Group.

Adapun Mahaka merupakan grup yang menaungi sejumlah media dan penerbitan seperti Surat Kabar Republika, radio Gen FM dan Jek FM, Golf Digest, saluran televisi Jak TV, dan Penerbit Republika.

Baca juga: Mendag Lutfi Siap Hadapi Gugatan ke PTUN soal Minyak Goreng Mahal

Perusahaan-perusahaan tersebut kepemilikan sahamnya terafiliasi dengan Erick Thohir yang juga dikenal sangat dekat dengan Muhammad Lutfi.

Di perusahaan tersebut, Muhammad Lutfi pernah menjabat sebagai Presiden Direktur.

Selain dengan Erick Thohir, ia dikenal sangat akrab sejak usia remaja dengan pengusaha nasional yang juga menjabat sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sandiaga Uno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com