Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Maharani: Sejak Awal Tak Ada Pembahasan Penundaan Pemilu 2024

Kompas.com - 14/06/2022, 21:52 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyaksikan peluncuran tahapan Pemilu 2024 yang digelar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022) malam.

Puan menegaskan, tidak pernah ada pembahasan mengenai penundaan Pemilu 2024.

"Tidak ada pembahasan untuk penundaan. Tidak ada pembahasan untuk mengulur-ulur. Melainkan jelas dari awal sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali," ujar Puan dalam sambutannya di Kantor KPU, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Ingatkan Wacana Penundaan Pemilu Belum Selesai, Perludem: Kita Harus Selalu Kritis Mengawal

Puan menjelaskan, sejak awal DPR, pemerintah, KPU dan banyak elemen masyarakat, sudah berkomitmen bahwa pemilu harus dilaksanakan pada 2024.

Dia mengingatkan agar semua orang tidak memandang pemilu di Indonesia sebagai sekadar mekanisme demokrasi saja.

"Pemilu di Indonesia tidak boleh kita anggap sebagai rutinitas lima tahunan saja," tuturnya.

Baca juga: Megawati yang Tolak Penundaan Pemilu dan Isyarat PKB Menyudahi Wacana

Puan menilai, pemilu memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Kedudukan strategis tersebut, kata Puan, merupakan wujud pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Baca juga: Jokowi Tak Bisa Hadiri Acara Peluncuran Tahapan Pemilu 2024

Isu penundaan pemilu setidaknya telah bergulir sejak akhir Februari 2022. Wacana ini dibarengi dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Presiden Jokowi sedianya telah angkat bicara soal wacana ini. Ia menyentil langsung para menterinya dan mengatakan tak boleh ada lagi yang bicara soal presiden 3 periode maupun pemilu ditunda.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Baca juga: Soal Usul Penundaan Pemilu, Muhaimin: Kalau Saya Bilang Lanjut, Digebukin Banyak Orang Dong

Jokowi pun meminta jajarannya fokus bekerja menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi negara.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ucapnya.

Tak lama, Jokowi juga menegaskan bahwa pemilu tetap digelar sesuai jadwal yang telah disepakati yakni 14 Februari 2024.

"Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan," kata Jokowi dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Jakarta, Minggu (10/4/2022).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com