Puan Maharani: Sejak Awal Tak Ada Pembahasan Penundaan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyaksikan peluncuran tahapan Pemilu 2024 yang digelar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022) malam.

Puan menegaskan, tidak pernah ada pembahasan mengenai penundaan Pemilu 2024.

"Tidak ada pembahasan untuk penundaan. Tidak ada pembahasan untuk mengulur-ulur. Melainkan jelas dari awal sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali," ujar Puan dalam sambutannya di Kantor KPU, Selasa (14/6/2022).

Puan menjelaskan, sejak awal DPR, pemerintah, KPU dan banyak elemen masyarakat, sudah berkomitmen bahwa pemilu harus dilaksanakan pada 2024.

Dia mengingatkan agar semua orang tidak memandang pemilu di Indonesia sebagai sekadar mekanisme demokrasi saja.

"Pemilu di Indonesia tidak boleh kita anggap sebagai rutinitas lima tahunan saja," tuturnya.

Puan menilai, pemilu memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Kedudukan strategis tersebut, kata Puan, merupakan wujud pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Isu penundaan pemilu setidaknya telah bergulir sejak akhir Februari 2022. Wacana ini dibarengi dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Presiden Jokowi sedianya telah angkat bicara soal wacana ini. Ia menyentil langsung para menterinya dan mengatakan tak boleh ada lagi yang bicara soal presiden 3 periode maupun pemilu ditunda.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Jokowi pun meminta jajarannya fokus bekerja menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi negara.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ucapnya.

Tak lama, Jokowi juga menegaskan bahwa pemilu tetap digelar sesuai jadwal yang telah disepakati yakni 14 Februari 2024.

"Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan," kata Jokowi dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Jakarta, Minggu (10/4/2022).

"Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," tuturnya.

Jokowi berharap, dengan ditegaskannya tanggal tersebut, tidak ada lagi yang beranggapan bahwa pemerintah berupaya melakukan penundaan pemilu.

Ini juga diharapkan dapat mengakhiri wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

"Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode," ujarnya.

Setidaknya, ada tiga menteri yang sempat menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024. Mereka yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Isu penundaan Pemilu 2024 juga sempat digulirkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.