Pengamat Anggap "Reshuffle" Tak Efektif jika Cuma Masukkan "Pemain" Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar melakukan reshuffle kabinet buat merespons situasi politik terkini, hal yang seharusnya dilakukan adalah membatasi kehadiran perwakilan partai politik dalam koalisi.

"Tak salah jika Presiden melonggarkan koalisi. Membatasi kehadiran mereka dalam kabinet," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/6/2022).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praktikno sebelumnya juga memberikan tanggapan soal kabar yang beredar perihal perombakan kabinet. Kabar itu menyebutkan, perombakan kabinet akan dilakukan Presiden Jokowi pada 15 Juni 2022.

Saat itu, Pratikno menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti rapat di Komisi II DPR pada Kamis (2/6/2022). Dia tidak membantah ataupun membenarkan informasi reshuffle.

Baca juga: Reshuffle Disebut-sebut 15 Juni, Istana: Mau Hari ini, Besok, Lusa, Terserah Presiden

Hanya saja, Pratikno mengungkapkan, akan ada bocoran dari istana jika sudah ada jadwal pasti mengenai perombakan Kabinet Indonesia Maju. Adapun kabar mengenai perombakan kabinet sejatinya sudah mulai berembus sejak Maret 2022.

Salah satu partai yang diperkirakan akan mendapat kursi di Kabinet Indonesia Maju adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Sebab, PAN yang awalnya menjadi oposisi memutuskan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sejak 2021.

Ray berharap jika memang PAN akan mendapatkan kursi di kabinet, kursi kelompok independen sebaiknya tidak dikurangi.

Menurut Ray, jika Jokowi memutuskan memasukkan PAN ke dalam kabinet juga merupakan pilihan yang ideal. Sebab, hal itu membuat Jokowi terkesan ingin menyenangkan para partai politik yang mendukungnya.

Baca juga: Menguatnya Isu Reshuffle, Hasil Survei, dan Jawaban Presiden Jokowi

Di sisi lain, hal itu juga dikhawatirkan bisa menjadi bumerang menjelang tahun politik. Sebab, posisi menteri yang merangkap sebagai kader atau bahkan ketua umum partai politik dikhawatirkan memiliki benturan kepentingan dalam menjalankan tugas yang diberikan.

"Baiknya presiden justru mengurangi kursi kabinet dari parpol dan menambah jumlah kursi kabinet nonparpol. Sebab, komposisi yang ada saat ini saja pun sudah didominasi oleh anggota kabinet dari parpol. Dan kenyataannya, hanya merepotkan presiden dalam koordinasi," ucap Ray yang juga pendiri Lingkar Madani (LIMA).

Kemarin, Senin (13/6/2022), lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei mengenai reshuffle atau perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam rilis itu disebutkan bahwa 63,1 persen responden setuju Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Dilansir dari paparan survei, warga yang diberi pertanyaan, "Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apakah setuju atau tidak setuju jika Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri-menterinya?".

Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, dalam survei itu tercatat 63,1 persen responden setuju jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle. Kemudian, 24,3 persen tidak setuju, dan 12,7 persen sisanya tidak menjawab.

Baca juga: Tanggapi Isu Reshuffle, Nasdem: Apabila Presiden Perlu Ada Penyempurnaan, Kami Hormati

Dia pun mengungkapkan perihal hasil survei terhadap tanggapan masyarakat mengenai kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju. Sebanyak 53,5 persen responden merasa puas dengan kinerja menteri-menteri yang sedang bekerja saat ini.

"38,8 persen tidak puas. 7,7 persen tidak menjawab," ucap dia.

Survei Charta Politika ini dilakukan dengan wawancara selama periode 25 Mei-2 Juni 2022. Wawancara dilakukan terhadap 1.200 responden dan dilakukan secara tatap muka. Metode yang digunakan dalam survei ini ialah multistage random sampling dengan margin of error 2,83 persen.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Icha Rastika)