Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: PDI-P Masih Jadi Partai Pilihan Pertama

Kompas.com - 14/06/2022, 10:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Charta Politika terkini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih akan memilih PDI Perjuangan (PDI-P) apabila pemilu legislatif (pileg) digelar saat survei dilakukan.

Hasil survei memperlihatkan, sebanyak 24,1 persen responden survei memilih PDI-P. Partai berlambang banteng moncong putih itu jadi yang teratas dipilih dibandingkan partai politik lainnya.

"Pada partai politik, sampai dengan saat periode dilakukan, PDI-P masih menjadi pilihan tertinggi publik," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, dalam keterangannya, Senin (13/6/2022).

Baca juga: Survei Charta Politika: 63,1 Persen Responden Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet

Yunarto mengatakan, setelah PDI-P, ada Partai Gerindra di posisi kedua dengan 13,8 persen.

Kemudian, Partai Golkar dengan 11,3 persen di posisi ketiga dan PKB di posisi empat dengan 8,3 persen.

Sementara itu, Partai Demokrat berada di posisi lima dengan 7,2 persen suara.

"PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB dan Demokrat sebagai lima partai teratas pilihan publik," ujar dia.

Pada posisi enam elektabilitas partai politik diduduki oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 7 persen.

Lalu, ada Partai Nasdem di posisi tujuh dengan 5,3 persen.

Baca juga: Dilema Ganjar Pranowo: Bertubi Diserang PDI-P, Kini Dilirik Partai Lain

Posisi delapan ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2,7 persen. Posisi sembilan ada Partai Amanat Nasional (PAN) 2 persen.

Posisi sepuluh ada Partai Perindo dengan 1,3 persen dan posisi 11 ada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 0,6 persen.

Berikut secara lengkap urutan elektabilitas partai politik dalam survei Charta Politika

1. PDI Perjuangan 24,1 persen

2. Gerindra 13,8 persen

3. Golkar 11,3 persen

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com