Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Banyak Investor Tertarik pada IKN, Pemerintah Susun Pedoman Investasi

Kompas.com - 13/06/2022, 19:58 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengeklaim, sudah banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemerintah pun saat ini tengah menyiapkan aturan teknis terkait pedoman berinvestasi di calon ibu kota negara yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

"Investor itu sudah banyak yang menanyakan dan sudah mungkin sebentar lagi kita akan bertemu," kata Suharso usai rapat terbatas mengenai percepatan pembangunan IKN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/6/2022).

Baca juga: Jokowi: Enggak Akan Ada Masyarakat IKN yang Dirugikan, Jaminan Itu!

Suharso enggan merinci pihak-pihak mana saja yang tertarik menjadi investor.

Dia hanya menyebutkan bahwa sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, pemerintah segera menuntaskan pedoman investasi di IKN. Aturan ini diperlukan untuk mempertegas ketentuan pendanaan di ibu kota negara.

"Jadi tadi bapak presiden telah mengarahkan kepada kami dan dua minggu ke depan mudah-mudahan semua aturan itu sudah selesai," ujarnya.

Sebagaimana yang juga telah disampaikan presiden, lanjut Suharso, pembiayaan proyek IKN diupayakan tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Pendanaan IKN akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi swasta untuk berpartisipasi

"Diatur pertama bagaimana insentif dan apa disinsentif. Nah itu yang sedang akan dilakukan dalam dua minggu ke depan. Apa saja yang kita siapkan untuk itu, baik itu menyangkut insentif fiskal maupun insentif nonfiskal," ujar Suharso.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Kementerian/Lembaga Terkait Gencarkan Sosialisasi IKN

Selain ihwal investasi, lanjut Suharso, rapat bersama presiden juga membahas sektor pertanahan di IKN. Pemerintah kini tengah menyusun peraturan pemerintah (PP) terkait hal ini.

PP tersebut nantinya akan mengatur soal kewenangan khusus terkait lahan. Pemerintah mengupayakan agar pemilik lahan di IKN tidak hanya berhak atas sertifikat hak guna bangunan, tetapi juga sertifikat hak milik.

"Sehingga masyarakat luas juga bisa memiliki rumah, bisa memiliki properti rumah," kata dia.

Baca juga: Pembangunan IKN Dimulai Semester II 2022, Istana dan Gedung Kementerian Inti Didahulukan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan bahwa sudah banyak investor yang berminat berpartisipasi dalam proyek pembangunan IKN.

Dia pun menegaskan bahwa komitmen dana untuk proyek tersebut mencukupi.

"(Investor) banyak lah. (Komitmen dana) cukup kok," ujarnya usai menghadiri rapat terbatas soal IKN di kompleks Istana Kepresidenan, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com