Luhut Sebut Banyak Investor yang Berminat pada Proyek IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sudah banyak investor yang berminat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dia pun menegaskan bahwa komitmen dana untuk pembangunan proyek tersebut mencukupi.

"(Investor) banyak lah. (Komitmen dana) cukup kok," ujarnya usai menghadiri rapat terbatas soal IKN di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (13/6/2022).

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, sudah banyak investor bertanya soal investasi di IKN.

Baca juga: Telkom Akan Bangun Data Center di IKN

Pemerintah akan mempersiapkan pedoman teknis lebih lanjut soal investasi itu.

"Investor itu sudah banyak yang menanyakan dan mungkin sebentar lagi kita akan bertemu. Mereka pasti akan minta bagaimana pedomannya, seperti apa pedomannya," katanya.

"Itu biar lebih tegas lagi, maka arahan presiden kepada kami dan dua minggu kedepan mudah-mudahan semua aturan itu sudah selesai," lanjut Suharso.

Diberitakan sebelumnya, Otorita IKN akan memberikan kemudahan perizinan dan insentif perpajakan bagi para investor pelopor yang akan berinvestasi di lokasi itu.

Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe menilai, hal tersebut merupakan suatu skema dan iklim investasi yang baik.

"Mungkin karena dia pelopor-pelopor juga kita gelar karpet merah, kita siapkan skema iklim usaha yang baik ya. Perizinan nanti kita yang urusin misalnya, kemudian pajak," terangnya usai acara PropertyGuru Indonesia Property Awards CEO & Leaders Forum 2022 di Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Baca juga: Indonesia dan Australia Jajaki Kerja Sama Agribisnis di IKN

Selama ini, Indonesia memiliki skema tax holiday (cuti pajak), super tax deduction (insentif pajak vokasi), maupun peniadaan sementara retribusi daerah.

Otorita IKN Nusantara pun tengah menggodoknya secara matang dan kemudian akan dilakukan test case (uji publik).

"Baru kita akan undang secara resminya. Tapi, itu pasti saya mau IKN itu kalau di tempat lain sudah ada tax holiday, di sini harus plus plus dong," sambung Dhony.

Hal ini karena IKN Nusantara merupakan Proyek Prioritas Strategis Nasional (PSN).

Otorita IKN Nusantara punya kewenangan tersebut dan nantinya akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Baca juga: Karpet Merah Buat Investor Pelopor di IKN, Dapat Kemudahan Perizinan hingga Insentif Pajak

Sejauh ini, Australia telah menjajaki kerja sama dengan Indonesia pada bidang agribisnis di IKN Nusantara.

Penjajakan kerja sama antara Indonesia dengan Australia di IKN Nusantara ini telah memasuki tahapan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman.

Sebetulnya, kemitraan antara kedua negara di IKN Nusantara yang tercantum dalam MoU ini sangat banyak, termasuk agribisnis.

"MoU tentang pengembangan banyak ya, termasuk tentang agribisnis. Tadi, di parsel nomor 8 atau 7, kita ada agribisnis, ada farming (pertanian)," pungkas Dhony.