Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Kenaikan Tarif Candi Borobudur, Tuai Pro Kontra Berujung Ditunda

Kompas.com - 11/06/2022, 10:54 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik tarif tiket Candi Borobudur berujung penundaan.

Mulanya, pemerintah berencana menaikkan harga tiket naik ke atas stupa candi menjadi Rp 750.000 per orang bagi wisatawan lokal.

Kemudian, tiket untuk turis asing dibanderol 100 dollar AS atau sekitar Rp 1,45 juta jika merujuk pada kurs dolar sekarang. Sementara, tarif tiket untuk pelajar jauh lebih murah, yakni Rp 5.000.

Adapun tiket masuk Candi Borobudur tidak mengalami kenaikan, yaitu Rp 50.000 untuk dewasa dan Rp 25.000 untuk anak-anak.

Selain menaikkan harga tiket, pemerintah juga berencana membatasi jumlah wisatawan yang naik ke Candi Borobudur sebanyak 1.200 orang per hari.

Karena menuai pro dan kontra, pemerintah akhirnya memutuskan menunda rencana ini.

Baca juga: Dikritik soal Candi Borobudur, Luhut: Jangan Cari Popularitas dengan Serang Saya

Alasan pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rencana kenaikan tarif dan pembatasan kuota pengunjung Candi Borobudur merupakan upaya pemerintah menjaga warisan budaya dunia tersebut.

Dia mengatakan, candi yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah itu merupakan cagar budaya Indonesia yang ditetapkan sebagai situs Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO, sehingga harus dijaga kelestariannya.

Baca juga: Polemik Tarif Naik Candi Borobudur dan Paradoks Pariwisata Indonesia

Sebagai situs sejarah, kata Luhut, Candi Borobudur kini menghadapi berbagai kerentanan dan ancaman, misalnya pelapukan, perubahan iklim, erupsi gunung berapi, hingga gempa bumi.

Belum lagi perilaku pengunjung yang kerap melakukan vandalisme, menyelipkan benda di sela-sela batu candi, bahkan membuang sampah sembarangan.

"Dan yang lebih parah adalah tidak bisa menghargai Candi Borobudur sebagai situs umat Buddha. Ini semua kan perlu penanganan khusus,” kata Luhut melalui keterangan tertulis, Senin (6/6/2022).

Tuai polemik

Rencana pemerintah menaikkan harga tiket Candi Borobudur seketika menuai kritik. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut.

"Saya minta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan biaya itu, terutama untuk saudara-saudara kita yang ke situ untuk kegiatan ibadah keagamaan harus mendapatkan kekhususan,” kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/6/2022), dikutip dari siaran pers.

Pria yang akrab disapa Cak imin itu menilai, tarif yang hendak ditetapkan pemerintah terlampau mahal. Kenaikan tarif itu, menurut dia, justru dapat merugikan pariwisata Indonesia.

Baca juga: Tanggapi Harga Tiket Candi Borobudur, Erick Thohir: Kalau Turis Internasional Tidak Apa Dimahalin

Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengingatkan, sudah dua tahun lebih pariwisata Indonesia, termasuk Candi Borobudur, mati suri akibat pandemi Covid-19.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com