Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Indonesian Insight Kompas
Kelindan arsip, data, analisis, dan peristiwa

Arsip Kompas berkelindan dengan olah data, analisis, dan atau peristiwa kenyataan hari ini membangun sebuah cerita. Masa lalu dan masa kini tak pernah benar-benar terputus. Ikhtiar Kompas.com menyongsong masa depan berbekal catatan hingga hari ini, termasuk dari kekayaan Arsip Kompas.

Polemik Tarif Naik Candi Borobudur dan Paradoks Pariwisata Indonesia

Kompas.com - 07/06/2022, 22:39 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

WACANA kenaikan tarif naik Candi Borobudur menjadi Rp 750.000 bagi turis lokal sontak menuai polemik.

Pada puncak polemik, tarif ini bersanding dengan UMR Yogyakarta menjadi trending topic Twitter di Indonesia.

Para netizen menjadikan UMR itu sebagai komparasi untuk menakar seberapa mahal wacana tarif untuk bisa menapaki undak demi undak hingga ke puncak Candi Borobudur.

Meski Candi Borobudur berlokasi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, paket wisata cenderung memasukkannya ke grup destinasi wilayah Yogyakarta.

Klop.

Baca juga: Sebelum Borobudur Ada

Wacana tarif Rp 750.000 itu sempat jadi polemik dengan tebaran meme di media sosial karena dikira harga untuk tiket mengakses seluruh kawasan wisata.

Belakangan muncul penjelasan bahwa wacana itu hanya untuk wisatawan lokal yang naik menapaki Candi Borobudur, bukan kompleks apalagi kawasan Borobudur.

Pertanyaannya, mengapa harus ada tarif super duper mahal untuk menaiki Candi Borobudur?

Arsip dan data bicara

Pertanyaan itu berjawab fakta dari arsip dan data. Kelakuan wisatawan, terutama terindikasi turis lokal, berdampak buruk bagi kelestarian Candi Borobudur. 

Baca juga: Jangan Ditiru! Kelakuan Buruk Turis Indonesia di Candi Borobudur

Dari jumlah kaki yang menapaki candi saja sudah membebani. Namun, yang lebih-lebih lagi menjadi persoalan adalah perilaku sebagian wisatawan ini.

Temuan tempelan permen karet hingga batu candi yang bergeser semata demi euforia memajang diri di media sosial dengan obyek candi sebagai latar adalah persoalan besar. 

Berdasarkan arsip pemberitaan Kompas.com pada 2017, kapasitas injak Candi Borobudur hanyalah untuk 123 orang dalam satu waktu. Halaman kompleks candi pun ditakar hanya sanggup mendukung 528 orang dalam satu waktu.

Adapun takaran daya tampung taman di sekeliling candi adalah 10.308 orang dalam satu waktu. Praktiknya, pada libur lebaran tahun itu saja Candi Borobudur didatangi sekitar 56.000 wisatawan dalam sehari.

Baca juga: Cegah Kerusakan, Sebetulnya Berapa Kapasitas Pengunjung Candi Borobudur? 

Paradoks situasi di Candi Borobudur juga telah menjadi bahan sejumlah riset. Salah satunya ditulis bersama oleh Cerry Surya Pradana, Carlos Iban, dan R Setyastama.

Tangkap layar artikel di halaman 1 harian Kompas edisi 27 Juli 2010 yang menyoroti perilaku turis di Candi Borobudur.ARSIP KOMPAS Tangkap layar artikel di halaman 1 harian Kompas edisi 27 Juli 2010 yang menyoroti perilaku turis di Candi Borobudur.

Tayang di Journal of Indonesian Tourism and Development Studies Volume 8 No 2 2020, mereka bertiga menulis paper berjudul Tourism Impact on Conservation and Utilization of Borobudur Temple After Being Declared as Ten New Bali Tourist Destination in Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com