Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Kenaikan Tarif Candi Borobudur, Tuai Pro Kontra Berujung Ditunda

Kompas.com - 11/06/2022, 10:54 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik tarif tiket Candi Borobudur berujung penundaan.

Mulanya, pemerintah berencana menaikkan harga tiket naik ke atas stupa candi menjadi Rp 750.000 per orang bagi wisatawan lokal.

Kemudian, tiket untuk turis asing dibanderol 100 dollar AS atau sekitar Rp 1,45 juta jika merujuk pada kurs dolar sekarang. Sementara, tarif tiket untuk pelajar jauh lebih murah, yakni Rp 5.000.

Adapun tiket masuk Candi Borobudur tidak mengalami kenaikan, yaitu Rp 50.000 untuk dewasa dan Rp 25.000 untuk anak-anak.

Selain menaikkan harga tiket, pemerintah juga berencana membatasi jumlah wisatawan yang naik ke Candi Borobudur sebanyak 1.200 orang per hari.

Karena menuai pro dan kontra, pemerintah akhirnya memutuskan menunda rencana ini.

Baca juga: Dikritik soal Candi Borobudur, Luhut: Jangan Cari Popularitas dengan Serang Saya

Alasan pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rencana kenaikan tarif dan pembatasan kuota pengunjung Candi Borobudur merupakan upaya pemerintah menjaga warisan budaya dunia tersebut.

Dia mengatakan, candi yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah itu merupakan cagar budaya Indonesia yang ditetapkan sebagai situs Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO, sehingga harus dijaga kelestariannya.

Baca juga: Polemik Tarif Naik Candi Borobudur dan Paradoks Pariwisata Indonesia

Sebagai situs sejarah, kata Luhut, Candi Borobudur kini menghadapi berbagai kerentanan dan ancaman, misalnya pelapukan, perubahan iklim, erupsi gunung berapi, hingga gempa bumi.

Belum lagi perilaku pengunjung yang kerap melakukan vandalisme, menyelipkan benda di sela-sela batu candi, bahkan membuang sampah sembarangan.

"Dan yang lebih parah adalah tidak bisa menghargai Candi Borobudur sebagai situs umat Buddha. Ini semua kan perlu penanganan khusus,” kata Luhut melalui keterangan tertulis, Senin (6/6/2022).

Tuai polemik

Rencana pemerintah menaikkan harga tiket Candi Borobudur seketika menuai kritik. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut.

"Saya minta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan biaya itu, terutama untuk saudara-saudara kita yang ke situ untuk kegiatan ibadah keagamaan harus mendapatkan kekhususan,” kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/6/2022), dikutip dari siaran pers.

Pria yang akrab disapa Cak imin itu menilai, tarif yang hendak ditetapkan pemerintah terlampau mahal. Kenaikan tarif itu, menurut dia, justru dapat merugikan pariwisata Indonesia.

Baca juga: Tanggapi Harga Tiket Candi Borobudur, Erick Thohir: Kalau Turis Internasional Tidak Apa Dimahalin

Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengingatkan, sudah dua tahun lebih pariwisata Indonesia, termasuk Candi Borobudur, mati suri akibat pandemi Covid-19.

Ia khawatir, kenaikan tarif ini mengurangi ketertarikan turis untuk berwisata ke Candi Borobudur. Situasi ini selanjutnya akan berdampak ke warga sekitar yang menggantungkan hidup dari wisata Borobudur.

"Warga di sekitar Candi Borobudur tentu berharap bisa segera menikmati dampak ekonomi akibat geliat ekonomi yang mulai tampak, jangan sampai mereka harus menderita lagi karena wisatawan sepi,” kata Cak Imin.

Menurut Cak Imin, pemerintah dapat membatasi kunjungan ke stupa Candi Borobudur dengan beragam cara tanpa harus menaikkan tarif yang nominalnya sangat besar. Misalnya, menetapkan kuota kunjungan dengan sistem pendaftaran atau pembatasan-pembatasan lainnya.

"Banyak cara yang bisa dilakukan, tidak harus dengan menaikkan biaya yang sampai Rp 750.000 untuk turis lokal,” kata dia.

Baca juga: Walubi Usul Candi Borobudur Dikelola dengan Konsep Wisata Religi Buddha

Sikap dan usulan serupa juga disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Menurut Huda, menaikkan harga tiket bukan satu-satunya opsi untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur.

Dia mengatakan, kenaikan harga tiket juga kontraproduktif dengan semangat pemulihan destinasi wisata pasca-pandemi Covid-19.

Huda pun meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membuka ruang diskusi dengan publik mengenai wacana kenaikan harga ini supaya menemukan solusi terbaik yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

"Sementara, saya kira terkait dengan kenaikan tarif ini harus disetop dulu dan semoga belum menjadi kebijakan karena semangatnya saya tidak setuju dan saya kira ini opsi yang belum perlu untuk diambil dalam suasana hari-hari ini," katanya, Senin (6/6/2022).

Respons serupa juga disampaikan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi). Walubi khawatir rencana ini memicu permasalahan baru di masyarakat.

"Kita semua umat Buddha itu merasakan kaget. Karena kami tidak mau menimbulkan kecemburuan sosial," kata Koordinator Publikasi Dewan Pimpinan Pusat Walubi Rusli Tan, saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Rusli mengatakan, umat Buddha memahami keberadaan Candi Borobudur menarik minat wisatawan. Wisata Candi Borobudur juga memiliki dampak ekonomi luas bagi masyarakat sekitar.

Baca juga: Soal Rencana Kenaikan Tarif Naik Candi Borobudur yang Ditunda, Menparekraf: Kita Harus Berempati kepada Masyarakat

Oleh karenanya, Rusli khawatir, menaikkan harga tiket Candi Borobudur terlampau tinggi akan berdampak buruk pada pendapatan para pedagang mikro, kecil, dan menengah di kawasan candi lantaran menurunnya jumlah pengunjung.

Rusli pun menyarankan pemerintah meninjau ulang rencana menaikkan harga tiket untuk naik ke stupa Candi Borobudur. Sebab, sebagai umat Buddha, dia cemas polemik ini melukai perasaan warga sekitar yang menggantungkan hidup dari kegiatan wisata di candi Budha terbesar di dunia tersebut.

"Kita mungkin lebih khawatir menyinggung perasaan masyarakat sekitarnya," ucap Rusli.

Berakhir penundaan

Begitu rencana ini menuai kritik, Menko Luhut mengatakan bahwa wacana menaikkan tarif tiket Candi Borobudur belum final. Katanya, rencana ini masih akan dibahas pemerintah dan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo minggu depan.

“Saya mendengar banyak sekali masukan masyarakat hari ini terkait dengan wacana kenaikan tarif untuk turis lokal. Karena itu nanti saya akan minta pihak-pihak terkait untuk segera mengkaji lagi supaya tarif itu bisa diturunkan," kata Luhut, Senin (6/6/2022).

Baca juga: Tarif Borobudur Rp 750.000 Ditunda, Luhut: Kita Lihat Gimana Baiknya

Luhut pun akhirnya menegaskan bahwa pemerintah menunda rencana kenaikan tarif tiket. Ia mengaku bakal memperhatikan berbagai masukan dan saran dari masyarakat sebelum mengambil keputusan

"Jadi soal tiket itu saya kira kita hold aja dulu. Kita lihat lagi nanti gimana baiknya," kata Luhut ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Kendati demikian, Politisi Partai Golkar itu mengeklaim, rencana kenaikan tarif tersebut sudah berdasarkan studi yang komprehensif.

Menurutnya, tarif tiket dinaikan menjadi Rp 750.000 setelah mempertimbangkan potensi lonjakan turis setelah selesainya pembangunan tol yang mengarah ke Magelang maupun Yogyakarta dari Semarang.

"Itu bisa berapa belas juta atau berapa puluh juta orang yang akan lewat sana. Jadi akan masuk nanti ke Borobudur jutaan jumlahnya pengunjung. Itu harus kita tata kan," imbuh Luhut.

Baca juga: Luhut Beberkan 27 Tugas dari Jokowi untuk Dia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan paparan saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022). Rapat tersebut membahas RKA K/L dalam RAPBN TA 2023 dan rencana kerja K/L Tahun 2023. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/YUANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan paparan saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022). Rapat tersebut membahas RKA K/L dalam RAPBN TA 2023 dan rencana kerja K/L Tahun 2023. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/YU

Lebih jauh, Luhut mengaku bahwa rencana tersebut juga sudah berdasar pertimbangan pihak Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).

Ia mengatakan, rencana kenaikan tarif ini juga diiringi dengan perbaikan atau penataan candi. Menurut Luhut, meski saat ini untuk naik ke stupa candi masih ditutup, telah ada perubahan yang signifikan di area kompleksnya.

"Nah sekarang ini masih kita tutup itu candinya, masih tertutup, tapi kalau kamu sekarang pergi, Borobudur itu sudah berubah," ungkapnya.

Luhut pun menegaskan bahwa harga tiket untuk pelajar tetap Rp 5.000. Bahkan, menurut dia, tadinya ia ingin menetapkan harga bagi pelajar yaitu Rp 1.

"Tadinya malah saya usulkan Rp 1, tapi enggak ada uang 1 rupiah ya gimana," kata Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com