Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana PKB-PKS Bentuk Koalisi Semut Merah, Nasdem Belum Tentukan Pilihan

Kompas.com - 10/06/2022, 12:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan bahwa partainya belum bisa memutuskan terkait koalisi Pilpres 2024.

Hal itu disampaikannya merespons rencana koalisi yang akan dibentuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nama Koalisi Semut Merah.

"Nasdem sendiri belum memutuskan akan membangun koalisi dengan partai mana," kata Willy kepada wartawan, Jumat (10/6/2022).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menerangkan, Nasdem baru bisa memutuskan soal koalisi setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang rencananya bakal digelar pertengahan Juni.

Sehingga, Nasdem belum terpikir akan bergabung dengan koalisi yang sudah ada yaitu Koalisi Indonesi Bersatu (KIB) maupun yang baru direncanakan terbentuk antara PKB-PKS.

Baca juga: Sinyal Koalisi PKB-PKS Dinilai Baik, PPP: Kalau Konstruksinya Pemilu, Belum Cukup Usung Capres

"Pascarakernas yang akan digelar pertengahan bulan ini mungkin akan ditentukan dengan siapa kita akan membangun koalisi," tegasnya.

Menurut Willy, Nasdem tengah fokus pada pengumuman tiga nama yang akan diusulkan sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024, yang akan diumumkan pada Rakernas mendatang.

Di sisi lain, Willy melihat terbentuknya koalisi beberapa waktu belakangan sah-sah saja dan tidak ada masalah.

"Namanya menjelang pemilu. Wajar kalau setiap partai sudah memikirkan langkah-langkah politiknya," terang dia.

Kendati demikian, Willy menilai partai politik perlu pertimbangan terlebih dulu sebelum membentuk koalisi.

Pertimbangan itu di antaranya adalah, koalisi harus dibangun atas dasar pemikiran atau kepentingan politik yang lebih strategis.

Baca juga: PKB-PKS Jajaki Koalisi: Ingin Jadi Poros Ketiga, Muhaimin Capres Bukan Harga Mati

"Yang penting sebuah koalisi dibangun bukan karena kelatahan atau reaktif saja," tutup Willy.

Diberitakan, sebelumnya PKB-PKS mengambil ancang-ancang membangun koalisi poros ketiga menghadapi Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, poros ketiga ini dapat menjadi alternatif dari dua poros lainnya yakni poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan poros yang akan dibangun PDI Perjuangan (PDI-P).

"Ya kita lihatlah semoga berjalan panjang umurnya dan bisa bertahan. Oleh karena itu saya berharap poros ketiga, kenapa? Karena yang satu sudah jelas porosnya, kedua sudah jelas, yang ketiga ini membongkar kebuntuan," kata Aboe di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Aboe meyakini, koalisi yang dirancang oleh PKB dan PKS dapat menjadi menarik partai-partai politik lainnya untuk bergabung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Nasional
Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Nasional
Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Nasional
Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Nasional
Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Nasional
PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

Nasional
Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Nasional
Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Nasional
Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Nasional
Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Nasional
Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com