Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Sufyan Abd
Dosen

Dosen Digital Public Relations Telkom University, Lulusan Doktoral Agama dan Media UIN SGD Bandung. Aktivis sosial di IPHI Jabar, Pemuda ICMI Jabar, MUI Kota Bandung, Yayasan Roda Amal & Komunitas Kibar'99 Smansa Cianjur. Penulis dan editor lebih dari 10 buku, terutama profil & knowledge management dari instansi. Selain itu, konsultan public relations spesialis pemerintahan dan PR Writing. Bisa dihubungi di sufyandigitalpr@gmail.com

KKN Desa Penari dalam Telaah Humas, Sosiologi, dan Religi

Kompas.com - 10/06/2022, 10:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEKALIPUN tertunda dua tahun, dan begitu tayang, film KKN di Desa Penari langsung memecahkan rekor film Indonesia terbanyak ditonton sepanjang masa. Bahkan, rekor 9 juta audiens dicetak dalam waktu satu bulan-an!

Sedikitnya ada tiga pendekatan atas fenomena ini. Pertama, sebagai salah satu bentuk komunikasi massa, film nasional yang popular bisa mereprentasikan situasi umum masyarakat Indonesia.

Apa yang digemari itu karena dibutuhkan, sebab mewakili.

Dalam konteks film besutan Awi Suryadi, yang banyak tergambarkan adalah situasi umum masyarakat Indonesia --yang jika merujuk Pidato “Manusia Indonesia”-nya Mochtar Lubis di Taman Ismail Marzuki 6 April 1977-- yang percaya takhayul.

Sejak pertama dilantangkan wartawan senior tahun 1970 hingga era 5G sekarang, penulis menilai unsur takhayul adalah sesuatu yang tetap mudah ditemukan, baik secara fiksional (dalam film dan medium komunikasi lainnya) maupun secara riil di lapangan.

Kisah Bima naksir Widya dan lalu menyimpan foto sang pujaan di bawah nyiru sesajen pada film tersebut, sebenarnya memiliki muatan tak jauh beda dengan praktik dukun asmara pada sebagian budaya kontemporer negeri ini.

Bahkan, jika itu terasa ecek-ecek, percaya takhayul pula kiranya yang membuat momen kenegaraan semacam pelantikan para pejabat dilakukan hanya hari tertentu.

Anggapan hari baik, dan atau relevansi hari weton (kelahiran), tetap masih subur dipraktikkan sekalipun oleh pejabat negara yang selain minimal berpendidikan sarjana, juga punya kuasa mengubah keadaan negara hanya dengan tanda tangannya.

Masyarakat percaya takhayul pula yang membuat nama dan sosok pawang hujan, yang lagi-lagi berbekal sesajen dan kemenyan, melambung dari helatan GP Mandalika beberapa waktu lalu.

Sematan berlebihan, yakni S3 Marketing untuk makin mempopulerkan Indonesia sampai diberikan, belum dengan panggung dari pelbagai media massa dan media sosial terkemuka.

Efeknya kemudian sang pawang terjerumus dalam kepongahan menduakan kekuasan Sang Maha Kuasa dengan menyebut diri sebagai pemegang “remote” air hujan.

Bukannya lalu tersadarkan, psikologi sosial percaya takhayul ini pula yang membuat sang pawang jadi mati nuraninya manakala kembali mengambil peran Allah SWT dengan menyebut anak Gubernur Jawa Barat, Emmiril Khan, sudah meninggal dan jasadnya segera ditemukan.

Sekalipun terbukti ngawur dan ramalannya meleset jauh, tidak ada jaminan polah kleniknya akan berhenti ke depannya.

Sebab, sekali lagi, kultur umum masyarakat Indonesia masih percaya dan otomatis memberi ruang-ruang takhayul.

Kedua, dari sisi public relations, film kian menemukan peran dan momentumnya sebagai salah satu sarana kehumasan yang tak sekadar menyajikan level realitas dan representasinya, namun juga level ideologinya.

Apa nilai-nilai yang diyakini dari penggawa sinema dan hal itu perlu diyakini publik baik secara pikiran/komersil, sudah makin terbukti bisa disebarkan secara audio visual dalam bentuk film.

Praktik mutakhir kehumasan yang selalu bertumpu pada new media berbasis internet, ternyata bisa kembali bertumpu pada praktik kehumasan konvensional dengan menggunakan film dan layar bioskopnya.

Penulis masih ingat dengan praktik jadul humas di era Orde Baru tahun 1990-an yang mewajibkan pelajar menonton film G30 S-PKI di TVRI, lalu datang ke bioskop menonton film “Serangan Sang Fajar” untuk disetorkan resumenya ke guru, adalah praktik kehumasan bercampur propaganda dalam menyebarkan visi misi penguasa kala itu.

Terlepas dari kontroversi konten filmnya, suka tidak suka, harus diakui bahwa banyak adegan di kedua film itu yang sampai sekarang berhasil mencetak persepsi bahwa PKI sebagai monster bengis yang harus dikubur seraya menafikan sejumlah ke-ngaco-an kepemimpinan era Orde Baru.

Nostalgia publik semu dalam jargon “Piye Kabare? Enak zamanku tho?” yang masih muncul di era reformasi adalah pertanda tetap relevannya praktik kehumasan konvensional melalui film di tengah terus munculnya aneka praktik humas modern global yang canggih dan modern.

Ketiga, KKN Desa Penari adalah pengingat medan dakwah, khususnya bagi ormas Islam, DKM, dan aktivis dakwah bahwa masyarakat belum sepenuhnya steril dari laku dan tindak kemusyrikan.

Masjid, majelis taklim, pesantren, sekolah IT (Islam Terpadu), hingga dakwah di media baru, benar memang makin marak di masyarakat Indonesia.

Namun, realita pertumbuhan itu sejalan tetap adanya tindak takhayul bin klenik di masyarakat.

Kejadian menggemparkan di Jabar belakangan adalah oknum guru ngaji mensodomi dua kakek renta karena memperoleh bisikan gaib dalam upaya meningkatkan dirinya.

Maka itu, wajib ain dan kifayah adanya, bagi seluruh aktivis dakwah agar terus mengingatkan masyarakat jangan memberi panggung takhayul, khususnya kepada jin pembangkang.

Sekali diberi panggung, seperti terjadi ke Jin Dawuh KKN Desa Penari, akhirnya yang rugi umat manusia sendiri.

Allah jelas-jelas sudah ingatkan di QS 72, Al-Jinn, jin prinsipnya tak bisa beri maslahat ataupun mudhorot (QS 72 ayat 21) serta enggan menyekutukan Allah (72:3, 72:20) namun ada jin yang lurus dan sesat (72:14), dan yang sesat ini bertekad selalu sesatkan manusia hingga hari kiamat tiba (QS Shaad ayat 21). Waspadalah!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com