Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS: 51,8 Persen Ahli Tak Puas dengan Kinerja Anies-Riza

Kompas.com - 06/06/2022, 18:45 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Temuan survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan, mayoritas responden tak puas dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Dalam laporan survei berjudul “Pemindahan Ibu Kota Negara: Prospek Kepemimpinan Jakarta dan Implikasi Sosial, Politik, dan Ekonomi ke Depan”, sejumlah ahli yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian berperan sebagai responden.

“Kita dapati persepsi yang terbelah, tingkat kepuasan angkanya 47,6 persen. Sementara yang tidak puas kinerja Pemprov adalah 51,8 persen,” kata peneliti CSIS Noory Okthariza dalam konferensi pers, Senin (6/6/2022).

Baca juga: Survei CSIS: Ridwan Kamil di Posisi Teratas sebagai Calon Pemimpin Jakarta Pasca-pemindahan Ibu Kota

Sementara, 0,6 persen responden menjawab tidak tahu dan tidak jawab (TT/TJ).

Oktha menyebut bahwa temuan tersebut memperlihatkan ada perbedaan persepsi antara responden ahli yang digunakan CSIS dan masyarakat umum yang digunakan sejumlah lembaga survei.

Misalnya, kata dia, hasil survei Populi Center pada Februari 2022 yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat umum atas kinerja Anies dan Riza Patria mencapai 73 persen.

Tetapi, hasil itu berbeda dengan temuan CSIS kali ini. Hal ini terjadi karena para ahli yang menjadi responden CSIS dianggap lebih obyektif dalam melihat persoalan.

Baca juga: CSIS: Tidak Mungkin Negara Jadi Besar Tanpa Kembangkan Inovasi dan Teknologi

Selain itu, para ahli juga diklaim mengerti mengenai persoalan di Jakarta termasuk lebih mengetahui plus dan minus dari suatu kebijakan yang dikeluarkan Anies dan Riza Patria.

“Tapi mungkin ada jawaban lain, misalnya banyak kebijakan di Jakarta itu dipersepsikan atau dirasakan secara berbeda oleh banyak lapisan yang ada di masyarakat kita di Jakarta,” terang Oktha

Temuan CSIS juga melaporkan kepuasan para ahli atas kinerja Anies dan Riza Patria di sejumlah bidang.

Misalnya dalam bidang pengupahan. Sebanyak 69,4 persen responden puas, 30 persen tidak puas, dan 0,6 persen TT/TJ.

Baca juga: Puan Duduk Diapit Jokowi dan Anies di Formula E, PDI-P: Duduk Bersama Hal yang Baik

Bidang transportasi, sebanyak 64,7 persen responden puas, 34,7 persen tidak puas, dan 0,6 persen TT/TJ.

Kemudian bidang harga kebutuhan pokok, sebanyak 54,1 persen responden puas, 42,9 persen tidak puas, dan 2,9 persen TT/TJ.

Bidang harmoni sosial, sebanyak 53,5 persen responden puas, 45,3 persen tidak puas, dan 1,2 persen TT/TJ.

Bidang birokrasi, sebanyak 47,1 persen responden puas, 52,4 persen tidak puas, dan 0,6 persen TT/TJ.

Baca juga: Anies Pantau Pemindahan Mobil Balap Formula E, Siap Dibawa ke Maroko

Selanjutnya bidang lapangan kerja, sebanyak 37,6 persen responden puas, 60,6 persen tidak puas, 1,8 persen TT/TJ.

Bidang lingkungan, sebanyak 32,4 persen responden puas, 66,5 persen tidak puas, 1,2 persen TT/TJ.

Lalu, bidang hunian layak, sebanyak 24,7 persen responden puas, 74,7 persen tidak puas, dan 0,6 persen TT/TJ.

Adapun sampel penelitian ini yakni kelompok ahli yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam memprediksi dan menganalisa isu sosial, politik, dan ekonomi.

Kategori sampelnya yakni penelitu, dosen, profesional, anggota DPR/DPRD hingga birokrat.

Survei ini dilakukan pada 29 Maret-12 April 2022 dengan cara wawancara tatap muka dan virtual.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com