Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Targetkan PKPU Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Ditetapkan 7 Juni 2022

Kompas.com - 05/06/2022, 19:39 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan bahwa penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024 bakal dilakukan dalam waktu dekat.

“Mudah-mudahan tanggal 7, DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu ada rapat kerja, rapat konsultasi, menetapkan PKPU terkait soal tahapan, jadwal, waktu, dan program, dan itu bisa kita sepakati,” kata Saan dalam diskusi virtual Maju Perempuan Indonesia. Minggu (5/6/2022).

“Sehingga, proses pemilu, tahapan, mulai 14 Juni 2022 ini sudah siap, tidak hanya dari sisi aturannya, anggarannya, tapi juga siap dari sisi kelembagaan,” sambung dia.

Saan mengeklaim bahwa pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah sepakat agar PKPU segera disetujui.

Baca juga: PKPU Tahapan Pemilu 2024 Belum Diundangkan, Terganjal Masa Kampanye

Penetapan PKPU yang sangat dekat dengan mulainya tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022 dikhawatirkan bakal berpengaruh pada kualitas tahapan pemilu, lantaran persiapan tahapan, termasuk sosialisasi PKPU, kemungkinan tidak berlangsung optimal karena jadwal yang padat.

Sebelumnya, rencana rapat dengar pendapat untuk menetapkan PKPU sedianya digelar 30 Mei 2022 lalu, tetapi ditunda karena KPU disebut ingin konsultasi dengan Dewan terlebih dulu.

Ini merupakan penundaan pembahasan kedua. Sebelumnya, rapat diagendakan digelar pada 23 Mei, tetapi ditunda pada 30 Mei.

”Kemarin itu, kan, komisioner (anggota KPU) meminta konsultasi dengan pimpinan DPR, yaitu Ketua DPR Puan Maharani. Karena itu, kami memutuskan agar menunggu mereka selesai konsultasi dulu dengan pimpinan DPR. Mereka diagendakan bertemu dengan pimpinan DPR, 6 Juni. Makanya, kami menunggu setelah tanggal itu,” ucap Saan, Selasa (31/5/2022), dikutip Kompas.id.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com