Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Hasto, PPP Sebut KIB Teguhkan Kesinambungan Arah Pembangunan Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 20/05/2022, 16:13 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak akan mengganggu agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Arsul mengatakan, KIB yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PPP justru ingin meneguhkan keberlanjutan pembangunan yang dilakukan koalisi pemerintah saat ini.

"KIB itu justru dibentuk sebagai bagian dari ikhtiar untuk meneguhkan kesinambungan arah pembangunan fisik maupun nonfisik dari koalisi pemerintahan saat ini. Jadi insya Allah tidak akan mengganggu agenda pembangunan pemerintahan saat ini," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Jumat (20/5/2022).

Baca juga: PDI-P Ingatkan Koalisi Golkar-PAN-PPP, Hasto: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal

Hal ini disampaikan Arsul merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang mewanti-wanti agar KIB tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan memasukkan agenda politik 2024 terlalu dini.

Menurut Arsul, pernyataan Hasto tersebut adalah bentuk masukan dari sesama partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi.

Ia mengakui, KIB belum berkomunikasi dengan partai-partai pendukung Jokowi lainnya untuk menjelaskan maksud pembentukan.

"Penyebabnya, KIB itu masih dalam proses permufakatan lebih lanjut dimana kami bertiga masih memusyawarahkan hal-hal yang menjadi platform, visi dan misinya," kata Arsul.

Wakil ketua MPR itu melanjutkan, terlalu dini atau tidaknya pembentukan koalisi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan hal yang relatif.

Namun, ia menegaskan bahwa KIB belum membicarakan persiapan menghadapi Pilpres 2024 termasuk calon yang akan diusung karena masih fokus pada penyusunan platform, visi, dan misi.

Baca juga: Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

"Bagi kami yang tekadnya bahwa koalisi ini diarahkan untuk menjaga kontinuitas agenda pemerintahan saat ini maka kelanjutannya justru diarahkan untuk menguatkan pemerintahan saat ini," ujar Arsul.

Diberitakan sebelumnya, Hasto memperingatkan KIB untuk mendahulukan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan kontestasi Pilpres 2024.

"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Ini yang kita dorong," kata Hasto saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com