Porsi Anggaran Rp 123 T untuk Kemenhan pada 2023 Dinilai Masih Wajar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menilai keputusan pemerintah untuk memberikan alokasi anggaran sebesar Rp 123,44 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk Kementerian Pertahanan masih dalam batas wajar.

Yayasan Kurawal (Kurawal Foundation) sebelumnya mengkritik keputusan pemerintah yang memberikan alokasi anggaran sebesar Rp 123,44 triliun untuk 2023 kepada Kemenhan. Menurut mereka, pada 2023 diperkirakan merupakan masa untuk perekonomian Indonesia kembali bangkit dari keterpurukan di masa pandemi Covid-19.

Maka dari itu, menurut mereka, tidak seharusnya porsi anggaran Kemenhan yang dipimpin Prabowo Subianto lebih besar dari Kementerian sosial dan Kementerian Kesehatan.

Selain itu, mereka juga beranggapan seharusnya alokasi dana yang lebih besar diberikan kepada Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan untuk menunjang program bantuan sosial dan pemulihan kesehatan masyarakat.

"Dalam konteks Indonesia, sikap pemerintah memberi atensi lebih terhadap sektor pertahanan untuk RAPBN 2023 bukanlah sesuatu yang ganjil ataupun di luar kewajaran," kata Anton saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/6/2022).

Baca juga: RI-Perancis Sepakat Produksi Bersama 13 Unit Radar GCI ‘Sang Mata Pertahanan’

Anton beralasan, sepanjang menghadapi pandemi, anggaran pertahanan tidak lepas dari kebijakan refocusing anggaran. Alhasil, pos anggaran pertahanan dalam 2 tahun terakhir ikut dipangkas guna mendukung penanganan pandemi Covid-19.

"Mengingat pemerintah sudah berancang menyambut endemi, maka perhatian terhadap sektor di luar medis dapat dilakukan," ucap Anton.

Anton mengatakan, kritik terhadap sikap pemerintah terkait besaran pos pertahanan dibandingkan pos kesejahteraan adalah biasa dalam negara demokrasi.

"Negara kerap menghadapi situasi dilema, apakah harus mendahulukan pembangunan kesejahteraan (butter) atau persenjataan (guns)," ucap Anton.

Baca juga: Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Dalam penyusunan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk 2023 yang dilakukan Kementerian Keuangan, porsi Kemenhan memang lebih besar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mencapai Rp 98,2 triliun.

Menurut Anton, jika merujuk pada alokasi tahun sebelumnya, angka itu menurun 7,8 persen dari anggaran pertahanan 2022 yang mencapai Rp 133,9 triliun. Sedangkan jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan 2021, rencana alokasi dana untuk sektor pertahanan tetap lebih tinggi 4,5 persen atau sekitar Rp 5,4 triliun.

Anggaran yang bakal diterima Kemenhan pada 2023 akan dibagi untuk enam program utama, yaitu:

1. Program dukungan manajemen sebesar Rp 79,1 triliun.
2. Program pelaksanaan tugas TNI sebesar Rp 3,72 triliun.
3. Program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebesar Rp 9,55 triliun.
4. Program modernisasi Peralatan Utama Sistem Persenjataan (Alutsista), Non Alutsista, dan sarana-prasarana pertahanan sebesar Rp 30,62 triliun.
5. Program pembinaan sumber daya pertahanan sebesar Rp 366,2 miliar.
6. Program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp 55,5 miliar.

Baca juga: Menanti Kehadiran Jet Rafale Perkuat Pertahanan Udara Indonesia

Dengan anggaran sebesar itu, Kementerian Pertahanan juga menetapkan sejumlah target prioritas pada 2023, antara lain:

1. Pengadaan amunisi kaliber kecil sebanyak 4 kegiatan.
2. Pengadaan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), Kapal Angkatan Laut (KAL), alat apung (Alpung), dan kendaraan tempur (Ranpur)/ kendaraan taktis (Rantis) Matra Laut sebanyak 31 unit.
3. Pengadaan atau penggantian kendaraan tempur sebanyak 6 unit.
4. Dukungan pengadaan Alutsista sebanyak 2 paket, dan pengadaan atau penggantian pesawat udara sebanyak 3 unit.