Contoh Hukum Perdata dan Perbedaannya dengan Hukum Pidana

KOMPAS.com – Selain hukum pidana, di Indonesia juga mengenal adanya hukum perdata. Hukum perdata dan pidana dibedakan berdasarkan isinya.

Hukum pidana yang termasuk ke dalam kategori hukum publik merupakan ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum.

Sementara hukum perdata yang termasuk hukum privat, baik materi maupun prosesnya, didasarkan pada kepentingan pribadi-pribadi.

Secara umum, hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dan orang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang yang satu terhadap orang yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan pergaulan masyarakat.

Baca juga: Korban Binomo dan Quotex Disarankan Gugat Perdata demi Ganti Rugi

Perbedaan hukum perdata dan pidana

Baca juga: 200 Korban Gugat Perdata Dua Broker DNA Pro Senilai Rp 420 Miliar

Contoh hukum perdata

Contoh-contoh hukum perdata di antaranya, yakni:

• Perjanjian kawin,
• Pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan,
• Perwalian,
• Hak asuh anak,
• Surat wasiat,
• Warisan karena kematian,
• Gadai,
• Sewa menyewa,
• Jual beli,
• Pinjam pakai,
• Perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan dalam perjanjian,
• Persetujuan mengenai untung-untungan,

Pada kasus-kasus tertentu, hukum perdata dan pidana dapat digunakan secara bersamaan.

Contohnya, kasus transaksi jual beli rumah yang ternyata bukan milik penjual padahal transaksi sudah dilakukan.

Secara perdata, jual beli yang telah dilakukan tersebut bisa dibatalkan dan digugat ke pengadilan. Sementara secara pidana, pembeli dapat melaporkan penjual ke polisi karena telah melakukan penipuan.

Referensi:

• Syahrizal, Darda. 2011. Kasus-kasus Hukum Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Grhatama.
• Tutik, Titik Triwulan. 2008. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.