“Ketika pseudo data dijadikan basis kebijakan publik, maka dampaknya adalah marginalisasi berkesinambungan oleh negara,” sambung dia.
Ia mengungkapkan, disertasi ini membongkar kekerasan negara yang beroperasi melalui data yang tidak menginformasikan kondisi dan kebutuhan riil warga serta potensi riil perdesaan.
Praktek ini mengakibatkan monopoli sumber daya publik berada di tangan biroksasi atau pun korporasi.
“Sementara, ruang komunikasi dan partisipasi masyarakat tertutup atas nama teknokrasi yang legal,” ucap dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.