Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Adam Malik, Wartawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-3 RI

Kompas.com - 26/05/2022, 13:26 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Adam Malik Batubara merupakan Wakil Presiden ke-3 Indonesia.

Ia menjabat selama 5 tahun sebagai wapres terhitung sejak 23 Maret 1978 hingga 11 Maret 1983, mendampingi Presiden Soeharto.

Sebelum menjabat sebagai orang nomor 2 RI, Adam pernah menjadi anggota kabinet dan duduk di parlemen.

Baca juga: Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

Karier wartawan

Adam mengawali karier sebagai seorang wartawan sebelum terjun ke pemerintahan.

Pria kelahiran Pematang Siantar, 22 Juli 1917 itu merupakan pendiri kantor berita Antara yang kemudian menjadi kantor berita nasional.

Dilansir dari laman Perpustakaan Nasional RI, Adam mendirikan Antara bersama sejumlah tokoh pers lainnya yakni Albert Manumpak Sipahoetar, Pandoe Kartawiguna, Soemanang.

Sebelumnya, Adam sendiri sudah menorehkan tulisan-tulisannya di banyak surat kabar seperti koran Pelita Andalas dan Majalah Partindo.

Aktif organisasi

Sejak muda Adam telah aktif berorganisasi. Tahun 1934-1935 dia memimpin Partai Indonesia (Partindo) Pematang Siantar dan Medan.

Lalu, tahun 1940-1941, Adam menjadi anggota Dewan Pimpinan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) di Jakarta.

Baca juga: Profil Soekarno, Bapak Proklamator dan Presiden Pertama RI

Tahun 1945, dia bergabung sebagai anggota Pimpinan Gerakan Pemuda untuk persiapan Kemerdekaan Indonesia di Jakarta.

Pada zaman penjajahan Jepang, Adam menjadi tokoh muda yang aktif bergerilya dalam gerakan memperjuangkan kemerdekaan.

Jelang 17 Agustus 1945, dia bersama Sukarni, Chaerul Saleh, dan Wikana, pernah membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kejadian ini dicatat dalam sejarah sebagai peristiwa Rengasdengklok.

Pasca-kemerdekaan, Adam terpilih sebagai Ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Selama 1945-1947, ia bertugas menyiapkan susunan pemerintahan.

Berbekal pengalaman organisasi, Adam mendirikan Partai Rakyat pada 1946. Kemudian, pada 1948-1956, dia menjadi anggota dan Dewan Pimpinan Partai Murba.

Menjadi wakil presiden

Tahun 1956, Adam berhasil duduk di kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari hasil pemilihan umum (pemilu).

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com