Honor Petugas KPPS Naik 3 Kali Lipat pada Pemilu 2024, Jadi Rp 1.500.000

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, honor petugas badan ad hoc atau petugas pendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang bakal meningkat tiga kali lipat dibandingkan 2019 .

Hasyim mengatakan, pemerintah, DPR, dan badan penyelenggaraan pemilu sepakat bahwa honor petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) naik menjadi Rp 1.500.000 dari yang sebelumnya Rp 500.000.

"Iya benar, sudah disetujui DPR dan pemerintah honor KPPS naik tiga kali dari pemilu sebelumnya. Sebelumnya honor KPPS Rp 550.000, naik menjadi Rp 1.500.000," ujar Hasyim kepada Kompas.com, Rabu (25/5/2022).

Baca juga: Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun, KPU: Rp 6 Triliun Lagi Kapan?

Dalam paparannya kepada Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI), Selasa (24/5/2022), Hasyim mengatakan, total anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp 76,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan sumber daya manusia sendiri mencapai hampir separuhnya, yakni sebesar Rp 36,68 triliun.

Anggaran tersebut terdiri atas Rp 29,76 triliun dialokasikan untuk honor badan ad hoc yang terlibat dalam tahapan Pemilu 2024 dan Rp 6,93 triliun untuk gaji atau tunjangan kinerja pegawai sekretariat KPU.

Adapun untuk honor badan ad hoc, perinciannya, sebesar Rp 5,27 triliun untuk pemutakhiran data pemilih, Rp 144,13 miliar untuk pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, dan Rp 24,34 triliun untuk pemungutan dan penghitungan suara.

Baca juga: Exercise Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

Sementara itu, untuk anggaran logistik Pemilu 2024 dialokasikan sebesara Rp 21,24 triliun.

Anggaran logistik paling besar dialokasikan untuk pemungutan dan penghitungan suara sebesar Rp 11,12 triliun.

Sisanya, Rp 4,29 triliun untuk penetapan hasil pemilu, Rp 597 miliar untuk masa kampanye, dan Rp 5,2 triliun untuk operasional perkantoran.

Di samping kebutuhan logistik dan personel, KPU menganggarkan alokasi dana Rp 12,6 miliar untuk pos anggaran regulasi, kemudian Rp 1,1 triliun untuk pos anggaran teknologi informasi (IT), dan Rp 17,59 triliun sisanya untuk pos anggaran aktivitas.