Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/05/2022, 21:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, krisis pangan yang sedang terjadi merupakan momentum tepat bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk makanan dan minuman halal yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Hal itu ia sampaikan merespons laporan The State of The Global Economy Report (SGIE Report) 2022 yang mencatat terdapat peningkatan ekspor makanan halal Indonesia ke negara-negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) di tengah tantangan krisis pangan yang terjadi di dunia.

"Kesempatan sekarang ini justru pasar ekspor itu sedang membutuhkan karena lagi krisis pangan, ini momentum tepat untuk kita kembangkan,” kata Ma'ruf usai menghadiri acara Halal Industri Event 2022 di Halal Center Indonesia, Mal Thamrin City, Jakarta, Selasa (24/5/2022), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Apresiasi Putusan MA, Pimpinan Komisi IX Minta Pemerintah Segera Laksanakan Arahan Jokowi Sediakan Vaksin Halal

Untuk itu, Ma'ruf berpesan agar produksi terus digenjot supaya stok yang diperlukan cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk agar dapat bertahan di pasar global.

“Sebenarnya produk kita itu banyak, hanya memang standarnya yang harus dikurasi untuk bisa menjadi standar bersaing ekspor, hanya itu saja. Sekarang sedang kita dorong,” kata Ma'ruf.

Di samping itu, Ma'ruf juga mendorong pemasaran produk halal dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui ritel-ritel modern seperti supermarket supaya masyarakat lebih mudah mengakses produk halal UMKM.

Menurut dia, masuknya produk halal UMKM ke toko ritel modern dalam jangka panjang dapat membuka kesempatan untuk tembus ke pasar ekspor global.

Sebab, diterimanya produk halal ke ritel modern akan meningkatkan daya saing yang dimiliki produk tersebut.

Baca juga: Tindak Lanjuti Putusan MA soal Vaksin Halal, Kemenkes Siapkan Sinovac Jadi Booster

“Tadi saya lihat produk-produk kita itu, kalau sudah masuk di ritel modern, nah itu berarti sudah siap ekspor. Packagingnya sudah (siap), sertifikasinya sudah, berarti kualitasnya sudah (bagus)," kata Ma'ruf.

"Karena itu kita dorong dulu melalui upaya supaya masuk dulu di ritel modern, domestik dulu, kemudian akan dipandu oleh beliau-beliau nanti untuk bisa diekspor,” imbuh dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com