Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Kompas.com - 24/05/2022, 21:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, krisis pangan yang sedang terjadi merupakan momentum tepat bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk makanan dan minuman halal yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Hal itu ia sampaikan merespons laporan The State of The Global Economy Report (SGIE Report) 2022 yang mencatat terdapat peningkatan ekspor makanan halal Indonesia ke negara-negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) di tengah tantangan krisis pangan yang terjadi di dunia.

"Kesempatan sekarang ini justru pasar ekspor itu sedang membutuhkan karena lagi krisis pangan, ini momentum tepat untuk kita kembangkan,” kata Ma'ruf usai menghadiri acara Halal Industri Event 2022 di Halal Center Indonesia, Mal Thamrin City, Jakarta, Selasa (24/5/2022), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Apresiasi Putusan MA, Pimpinan Komisi IX Minta Pemerintah Segera Laksanakan Arahan Jokowi Sediakan Vaksin Halal

Untuk itu, Ma'ruf berpesan agar produksi terus digenjot supaya stok yang diperlukan cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk agar dapat bertahan di pasar global.

“Sebenarnya produk kita itu banyak, hanya memang standarnya yang harus dikurasi untuk bisa menjadi standar bersaing ekspor, hanya itu saja. Sekarang sedang kita dorong,” kata Ma'ruf.

Di samping itu, Ma'ruf juga mendorong pemasaran produk halal dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui ritel-ritel modern seperti supermarket supaya masyarakat lebih mudah mengakses produk halal UMKM.

Menurut dia, masuknya produk halal UMKM ke toko ritel modern dalam jangka panjang dapat membuka kesempatan untuk tembus ke pasar ekspor global.

Sebab, diterimanya produk halal ke ritel modern akan meningkatkan daya saing yang dimiliki produk tersebut.

Baca juga: Tindak Lanjuti Putusan MA soal Vaksin Halal, Kemenkes Siapkan Sinovac Jadi Booster

“Tadi saya lihat produk-produk kita itu, kalau sudah masuk di ritel modern, nah itu berarti sudah siap ekspor. Packagingnya sudah (siap), sertifikasinya sudah, berarti kualitasnya sudah (bagus)," kata Ma'ruf.

"Karena itu kita dorong dulu melalui upaya supaya masuk dulu di ritel modern, domestik dulu, kemudian akan dipandu oleh beliau-beliau nanti untuk bisa diekspor,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com