Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Kompas.com - 24/05/2022, 19:57 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali mewanti-wanti jajarannya agar tidak menggunakan anggaran negara untuk membeli barang-barang impor.

Dia mengatakan, di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, seharusnya para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, hingga petinggi BUMN menggunakan dana negara untuk belanja produk-produk lokal.

"Jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor," kata Jokowi dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (24/5/2022).

"Salah besar kita dalam kondisi sekarang ini mencari income untuk negara sangat sulit, mencari devisa negara sangat sulit, uang di APBN, APBD, BUMN malah diberikan produk impor, produk luar. Bagaimana enggak salah? Salah besar sekali!" tegasnya.

Baca juga: Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

Menurut Jokowi, komitmen anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) untuk berbelanja produk lokal sebesar Rp 802 triliun. Sementara, komitmen BUMN senilai Rp 296 triliun.

Namun, dia menyayangkan komitmen itu nyatanya tak sejalan dengan realisasi. Jokowi mencatat, realisasi belanja produk lokal oleh kementerian/lembaga dan pemda masih di bawah 10 persen atau Rp 110,2 triliun.

Dia mengatakan, serapan anggaran belanja produk lokal di 107 pemda baru 5 persen. Bahkan, ada 17 pemda yang serapan anggarannya masih nol.

Jika kondisi demikian terus berlangsung, Jokowi mengancam bakal mengungkap kementerian/lembaga dan pemda mana saja yang serapan anggarannya masih sangat minim.

"Ini komitmen 802 triliun realisasi 110 triliun. Tak tunjukin nanti. Ini tadi masih sabar saya, jangan dulu, tunggu dulu," ucap Jokowi geram.

"Tapi nanti September atau Oktober kita ketemu lagi, saya tayangkan semuanya. Ini DKI Jakarta, ini Aceh, ini Sulawesi Selatan, ini Jawa Tengah, ini Jawa Timur, ini kabupaten A, kabupaten B, kota A, kota B, aku hafalin semuanya nanti," lanjut dia.

Presiden mengatakan, situasi ekonomi yang sulit dialami semua negara beberapa waktu belakangan, termasuk Indonesia. Begitu pandemi virus corona selesai, sedianya setiap negara merencanakan pemulihan ekonomi.

Namun, ketidakpastian global terus menerus terjadi. Belum lagi, ditambah perang yang tak kunjung usai antara Rusia dan Ukraina.

Baca juga: Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

Oleh karenanya, Jokowi ingin para menteri, kepala lembaga, jajaran kepala daerah, hingga para petinggi BUMN memiliki kepekaan atau sense of crisis atas keadaan ini.

"Sekali lagi, kita harus memiliki perasaan yang sama, kepekaan yang sama, terhadap situasi yang sangat tidak mudah ini," kata kepala negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com