Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

Kompas.com - 24/05/2022, 18:36 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk membicarakan rencana penggabungan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Tabungan Negara (BTN) ke Bank Syariah Indonesia (BSI).

Ketua Umum DPP REI Totok Lusida berharap, penggabungan UUS BTN ke BSI tidak berdampak buruk pada pengadaan perumahan, khususnya yang melalui perbankan syariah.

"Kami sudah menyampaikan kendala-kendala yang ada dan dari Bapak Wakil Presiden akan menyampaikan di dalam tim termasuk Kementerian BUMN, kematangan dan kesiapan dari BSI untuk penggabungan BTN unit usaha syariah," kata Totok dalam keterangan video, Selasa.

Baca juga: Penyediaan Perumahan Rakyat Pasca-Pandemi Covid-19

"Supaya tidak terjadi stuck terhadap pengadaan perumahan khususnya melalui perbankan syariah sehingga bisa maksimal dan bisa berjalan stabil terhadap perkonomian Indonesia," imbuh dia.

Totok menuturkan, pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya masyarakat dengan penghasilan tak tetap, selama ini terkendala pada syarat memperoleh kredit (bankable).

Menurut Totok, sejauh ini, hanya UUS BTN yang memberikan terobosan bagi warga berpenghasilan tidak tetap untuk memiliki rumah.

Oleh karena itu, ia meminta agar rencana penggabungan UUS BTN ke BSI disiapkan dengan matang.

"Bapak Wakil Presiden menyampaikan harus ada kesiapan matang dulu sebelum melakukan. Jadi apakah akuisi atau penggabungan ini ditunda dulu, itu akan diusulkan oleh Bapak Wakil Presiden kepada peserta rapat dari pihak pemerintah," ujar Totok.

Totok menambahkan, dalam pertemuan itu, REI juga melaporkan Program Sejuta Rumah yang sudah berjalan dan berada di jalan yang tepat meski peningkatannya sempat terhambat akibat pandemi.

"Kita sudah mernecanakan untuk perumahan MBR, masyarakat berpenghasilan rendah itu di angka 300.000 (unit), tapi karena ada pandemi kita memang menurunkan target," kata Totok.

Baca juga: Diperiksa KPK 5 Jam, Anies: Ada 8 Pertanyaan soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta

"Dan sampai dengan yang tahun ini itu kita sudah mencapai ke 150.000, jadi target 200.000 dalam satu-dua bulan ini akan terselesaikan," ujar dia.

Dikutip dari Kontan, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan BSI akan mencaplok Unit Usaha Syariah Bank BTN untuk memperkuat dan memperbesar kapitalisasi pasar BSI.

“Itulah yang kita harapkan supaya posisi BSI ini semakin besar dan tentunya semakin kuat, dalam arti kapitalisasi pasar dan tentu dorongannya untuk industri perbankan," kata Erick, 25 Februari 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan 01 dan 03, TKN: Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres

MK Tolak Gugatan 01 dan 03, TKN: Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres

Nasional
Permohonan Ditolak MK, Mahfud: Pilpres dari Sudut Hukum Sudah Selesai

Permohonan Ditolak MK, Mahfud: Pilpres dari Sudut Hukum Sudah Selesai

Nasional
MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Yusril: Kami Sudah Ramal sejak Awal

MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Yusril: Kami Sudah Ramal sejak Awal

Nasional
Mahfud Puas meski Gugatan Pilpres Ditolak MK, Sebut Baru Kali Ini Ada 'Dissenting Opinion'

Mahfud Puas meski Gugatan Pilpres Ditolak MK, Sebut Baru Kali Ini Ada "Dissenting Opinion"

Nasional
Deret Dalil Ganjar-Mahfud yang Dianggap Tak Beralasan Hukum oleh MK

Deret Dalil Ganjar-Mahfud yang Dianggap Tak Beralasan Hukum oleh MK

Nasional
Mahfud: Kami Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Atas Putusan MK Ini, Selamat Bertugas

Mahfud: Kami Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Atas Putusan MK Ini, Selamat Bertugas

Nasional
Presiden Jokowi Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Presiden Jokowi Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Ganjar Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Ingatkan Banyak PR Harus Diselesaikan

Ganjar Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Ingatkan Banyak PR Harus Diselesaikan

Nasional
Pejabat Kementan Akui Cairkan Puluhan Juta Rupiah untuk “Skincare” Anak dan Cucu SYL

Pejabat Kementan Akui Cairkan Puluhan Juta Rupiah untuk “Skincare” Anak dan Cucu SYL

Nasional
Beda Pendapat, Hakim Arief Hidayat: Kasat Mata Pemilu 2024 Langgar UUD 1945

Beda Pendapat, Hakim Arief Hidayat: Kasat Mata Pemilu 2024 Langgar UUD 1945

Nasional
Terima Putusan MK, Ganjar: Akhir dari Sebuah Perjalanan

Terima Putusan MK, Ganjar: Akhir dari Sebuah Perjalanan

Nasional
Sidang Praperadilan Perdana Eks Karutan Lawan KPK Ditunda Pekan Depan

Sidang Praperadilan Perdana Eks Karutan Lawan KPK Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hakim Arief: Presiden Boleh Kampanye jika Ikut Pilpres, Bukan Promosikan Paslon yang Didukung

Hakim Arief: Presiden Boleh Kampanye jika Ikut Pilpres, Bukan Promosikan Paslon yang Didukung

Nasional
Beda Pendapat, Hakim MK Arief Hidayat Sebut Presiden Boleh Kampanye Tak Dapat Diterima Nalar Sehat

Beda Pendapat, Hakim MK Arief Hidayat Sebut Presiden Boleh Kampanye Tak Dapat Diterima Nalar Sehat

Nasional
Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Istana: Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti

Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Istana: Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com