Kompas.com - 18/05/2022, 20:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrulloh mengajak para aparatur sipil negara (ASN) membantu mengantarkan para penyandang disabilitas yang belum punya e-KTP datang ke Kantor Dinas Dukcapil.

Hal itu disampaikannya saat meresmikan Gerakan Bersama Layanan Administrasi Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas untuk Membangun Masyarakat Inklusif di Sekolah Khusus Negeri (SKN) 02, Kota Serang, Banten, Selasa (17/5/2022).

"Bila ASN menemukan seorang penyandang disabilitas belum terdata, belum punya e-KTP, antarkan ke Dinas Dukcapil. Jika para ASN bergerak semua, saya optimistis pendataan penyandang disabilitas ini bisa cepat selesai," ujar Zudan sebagaimana dilansir dari siaran pers Kemendagri, Rabu (18/5/2022).

Baca juga: Dukcapil DKI: Cetak KK hingga KTP Elektronik di Jakarta Cukup 15 Menit

"Penyandang disabilitas adalah prioritas, bukan warga minoritas," lanjut Ketua Umum Korpri Nasional itu.

Menurut Zudan, dukungan seperti itu harus terus dilaksanakan oleh jajaran Dukcapil secara nasional.

"Esensinya untuk mendata semua ragam penyandang disabilitas seperti tuna rungu, tuna wicara, tuna netra, dan seterusnya," katanya.

Menurut Zudan, pencanangan gerakan bersama pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi kaum disabilitas ini merupakan kelanjutan sejak pencanangan pertama pada Maret 2022.

Baca juga: Hindari Kasus Pasien Tak Terlayani, Dinas Dukcapil Kabupaten Kediri Bekerja Sama dengan RSUD

Gerakan Bersama Layanan Adminduk bagi Penyandang Disabilitas telah diresmikan di sejumlah provinsi, antara lain di DKI Jakarta, Jabar, Lampung, Bali, NTB dan NTT.

"Pekan depan akan kita launching di Jawa Tengah," tambah Zudan.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia mengapresiasi Ditjen Dukcapil Kemendagri mencanangkan gerakan bersama pelayanan adminduk bagi penyandang disabilitas secara nasional.

"Ini gerakan semua pemangku kepentingan sebagai wujud kehadiran negara bagi kaum disabilitas. Ini juga merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Presiden Joko Widodo yang bisa terwujud dengan berpedoman pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," kata Angkie

"Dengan mendapat nomor induk kependudukan (NIK) terbukalah inklusifitas program pemerintah bagi disabilitas," tambah Angkie.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Polri: Masa Tahanannya Habis tetapi Pemberkasan Belum Kelar

Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Polri: Masa Tahanannya Habis tetapi Pemberkasan Belum Kelar

Nasional
Seputar Rencana Penggunaan PeduliLindungi dan NIK untuk Beli Minyak Goreng Curah: Mekanisme dan Masa Berlaku

Seputar Rencana Penggunaan PeduliLindungi dan NIK untuk Beli Minyak Goreng Curah: Mekanisme dan Masa Berlaku

Nasional
[POPULER NASIONAL] AHY Bertemu Ganjar di Masjid | Paloh Tak Ingin Nasdem dan PDI-P Renggang

[POPULER NASIONAL] AHY Bertemu Ganjar di Masjid | Paloh Tak Ingin Nasdem dan PDI-P Renggang

Nasional
Penetapan Tersangka Mardani Maming Dalam Kasus Suap Izin Tambang dan Rencana Praperadilan

Penetapan Tersangka Mardani Maming Dalam Kasus Suap Izin Tambang dan Rencana Praperadilan

Nasional
Safari AHY ke Tokoh-tokoh: Surya Paloh, Ganjar, lalu Prabowo...

Safari AHY ke Tokoh-tokoh: Surya Paloh, Ganjar, lalu Prabowo...

Nasional
Hukum Minum Alkohol di Indonesia

Hukum Minum Alkohol di Indonesia

Nasional
Isi UU IKN

Isi UU IKN

Nasional
Umur Legal Minum Alkohol di Indonesia

Umur Legal Minum Alkohol di Indonesia

Nasional
Tangkap Buron Penipuan Bansos Covid-19, Imigrasi Dapat Penghargaan dari Kepolisian Jepang

Tangkap Buron Penipuan Bansos Covid-19, Imigrasi Dapat Penghargaan dari Kepolisian Jepang

Nasional
Surya Paloh Bakal Terus Jaga Hubungan Baik dengan PDI-P Meski Usung Ganjar Pranowo Sebagai Capres

Surya Paloh Bakal Terus Jaga Hubungan Baik dengan PDI-P Meski Usung Ganjar Pranowo Sebagai Capres

Nasional
Ditanya Soal Koalisi, Prabowo: Di Indonesia, Biasanya 'Last Minute'

Ditanya Soal Koalisi, Prabowo: Di Indonesia, Biasanya "Last Minute"

Nasional
Sepakat Lanjutkan Komunikasi dengan Demokrat, Prabowo: Seribu Kawan Terlalu Sedikit

Sepakat Lanjutkan Komunikasi dengan Demokrat, Prabowo: Seribu Kawan Terlalu Sedikit

Nasional
Ditemui AHY di Kertanegara, Prabowo: Kami Punya Kesamaan Ideologis

Ditemui AHY di Kertanegara, Prabowo: Kami Punya Kesamaan Ideologis

Nasional
Ditanya Soal Persentase Gerindra Berkoalisi dengan Demokrat, Prabowo: Wartawan yang Tebak Nanti

Ditanya Soal Persentase Gerindra Berkoalisi dengan Demokrat, Prabowo: Wartawan yang Tebak Nanti

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Usulan untuk Hindari Dekade Pembangunan yang Hilang

Jokowi Sampaikan 3 Usulan untuk Hindari Dekade Pembangunan yang Hilang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.