Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Popularitas Tokoh Politik Independen Dinilai Tak Diminati Partai Politik untuk Kontestasi Pilpres 2024

Kompas.com - 13/05/2022, 17:02 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai, popularitas tokoh politik independen tidak diminati oleh partai politik (parpol) untuk dipinang jadi bakal calon presiden dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Ia mengatakan, kecenderungan saat ini, parpol tetap ingin menjagokan kadernya masing-masing untuk menjadi calon presiden (capres).

“Saya melihat trennya (parpol) masih bersikukuh mengajukan kadernya sendiri misalnya Gerindra, PDI-P, Golkar dan PKB,” tutur Firman pada Kompas.com, Jumat (13/5/2022).

Baca juga: Politisi Non-kader Dinilai Mesti Merapat ke Parpol untuk Dapat Tiket Capres

Menurut Firman, parpol ingin memperjuangkan kadernya sendiri karena punya tiket presidential threshold (PT) untuk mengajukan capres.

Kondisi ini, lanjut dia, mesti dilihat sebagai sinyal untuk tokoh-tokoh non-partai yang punya elektabilitas tinggi.

“Saya duga ada satu titik di mana tokoh individual diminta mendekat, enggak bisa terlalu arogan menanti,” ucapnya.

Di sisi lain, parpol yang tak punya tokoh untuk dijagokan dapat membentuk koalisi seperti yang dilakukan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bergabung dengan Partai Golkar.

Ia menyebut pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu itu merupakan langkah Partai Golkar membuka jalan untuk mencalonkan ketua umumnya Airlangga Hartarto sebagai capres.

"Memang Golkar masih sangat ngotot memajukan Airlangga dan yang paling mungkin mencari partai-partai seperti PAN dan PPP yang memang belum memiliki tokoh yang bisa leading dalam partainya,” jelas dia.

Baca juga: Sekjen PDI-P Minta Elite Parpol yang Suarakan Penundaan Pemilu Jelaskan ke Mahasiswa Jelang Demo 11 April

Firman mengungkapkan, parpol tidak begitu peduli dengan popularitas dari berbagai lembaga survei terhadap kadernya.

“Jadi ini nanti menjadi rezim partai, (tokoh) mereka mungkin tidak terlalu populer di berbagai survei, tapi partai secara konstitusional berhak untuk mengajukan (capres) sejauh PT-nya cukup,” katanya.

“Jadi mau kandidat invidual punya dukungan sekuat apapun, kalau tidak punya partai ya nothing,” kata dia.

Adapun Koalisi Indonesia Bersatu terbentuk dalam pertemuan di Rumah Heritage Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Baca juga: Penjajakan Koalisi Golkar, PAN, dan PPP Dinilai Upaya Majukan Airlangga sebagai Capres

Pertemuan itu dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Kerua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Disebutkan, kerja sama ketiga partai ini akan segera disusun dalam waktu dekat.

Suharso menyatakan koalisi sepakat untuk mengawal berjalannya program pemerintah dan melanjutkan berbagai program Presiden Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com