Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/05/2022, 14:25 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dinilai masih akan dikuasai partai politik (parpol).

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan hal itu nampak dari bersikerasnya berbagai parpol untuk mendorong kadernya sendiri dalam kontestasi itu.

Salah satunya, pergerakan Partai Golkar yang membentuk koalisi bersama dengan dua partai Islam yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang disebutnya menjadi upaya partai berlambang beringin untuk memuluskan jalan Airlangga Hartarto menjadi capres.

Baca juga: Korupsi Kepala Daerah Berulang, Parpol Perlu Benahi Diri

“Jadi ini nanti menjadi rezim partai, (tokoh) mereka mungkin tidak terlalu populer di berbagai survei, tapi partai secara konstitusional berhak untuk mengajukan (capres) sejauh presidential threshold (PT) nya cukup,” sebut Firman dihubungi Kompas.com, Jumat (13/5/2022).

Maka, lanjut Firman, ini menjadi sinyal untuk tokoh-tokoh yang bukan merupakan kader parpol untuk segera merapatkan diri.

“Saya duga ada satu titik di mana tokoh individual diminta mendekat, enggak bisa terlalu arogan menanti,” kata dia.

Firman menyampaikan, ada kecenderungan parpol ingin menunjukan diri sebagai kendaraan politik utama.

Maka popularitas tokoh politik non kader tidak akan terlalu dilirik, karena para parpol gigih memperjuangkan kadernya sendiri.

“Mengenai popularitas bisa didongkrak, atau berasumsi silahkan saja masyarakat mau memilih atau tidak yang jelas kami punya kandidat ini,” ucap Firman.

“Jadi mau kandidat invidual punya dukungan sekuat apapun, kalau tidak punya partai ya nothing,” jelasnya.

Baca juga: Jelang Penetapan Pj Kepala Daerah, Ridwan Kamil: Akan Ada Krang Kring dari Parpol

Diketahui terdapat tokoh non kader parpol yang beberapa kali masuk daftar populer di sejumlah survei sebagai kandidat capres di Pemilu 2024 seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com