Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Dermaga di Merak dan Bakauheni Perlu Ditambah

Kompas.com - 03/05/2022, 12:36 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, dermaga di pelabuhan penyeberangan Merak dan Bakauheni perlu ditambah.

Hal itu disampaikannya merujuk kondisi di kedua pelabuhan yang kapasitasnya tak sebanding dengan volume kendaraan.

"Alhamdulillah, perayaan Idul Fitri tahun ini berjalan dengan baik. Arus mudik juga lancar meski masih ada antrean seperti di Pelabuhan Merak dan Bakauheni," ujar Jokowi melalui akun Twitter resminya @jokowi, Selasa (3/4/2022).

"Meski kapal sudah ditambah, volume kendaraan memang tidak sebanding dengan kapasitas dermaga. Dermaganya perlu ditambah," tegasnya.

Baca juga: Jumlah Pemudik Lebaran 2022 di Pelabuhan Merak dan Bandara Soekarno-Hatta Lebih Tinggi dari 2019

Presiden melanjutkan, pada mudik Lebaran 2022 diikuti setidaknya 85,5 juta orang, 23 juta mobil, dan 17 juta sepeda motor.

Oleh karenanya, Jokowi mengimbau masyarakat yang akan kembali dari kampung halaman bisa melakukannya lebih awal.

"Saya mengimbau masyarakat yang mudik agar perjalanan kembali dari kampung halaman dilakukan lebih awal untuk menghindari kemacetan di jalan tol, jalan nasional, serta pelabuhan," tambahnya.

Sebelumnya, usai melakukan pemantauan arus mudik Lebaran pada Senin (2/5/2022) Jokowi mengatakan mudik berjalan dengan baik dan lancar meski ada beberapa kendala kecil di lapangan.

Baca juga: Sejak H-10 Lebaran, 79 Kapal Menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak Setiap Hari

Misalnya antrean di Pelabuhan Merak dan Bakauheni.

Menurutnya hal tersebut dikarenakan volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas dermaga.

"Memang volume kendarannya yang terlalu banyak, tidak sesuai dengan kapasitas dermaga, tidak sesuai dengan kapasitas kapal yang ada," tutur Jokowi.

"Tetapi memang kapalnya sudah disiapkan, ditambah, dari 30-an menjadi 50-an, tetapi juga belum cukup. Tambah lagi dermaganya dua lagi, baru bisa mengurangi," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com