Kompas.com - 29/04/2022, 09:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang didamba-dambakan setiap kepala daerah rupanya tidak selalu dapat diraih dengan cara yang bersih dan fair.

Berkaca dari kasus dugaan korupsi Bupati Bogor Ade Yasin, predikat WTP rupanya dapat diperoleh dengan menyogok auditor BPK.

Dalam kasus tersebut, Ade dan tiga anak buahnya diduga memberi suap senilai total Rp 1,9 miliar kepada empat auditor BPK agar Pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh predikat WTP.

"AY (Ade Yasin) selaku bupati ingin agar Pemkab Bogor dapat predikat WTP tahun 2021 dari BPK Jabar," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis (28/4/2022) dini hari.

Baca juga: Di Balik Pesona WTP yang Membuat Bupati Ade Yasin Terjerumus Suap...

Padahal, kata Firli, auditor BPK sempat menemukan adanya kejanggalan dalam proyek peningkatan jalan Kandang Roda-Pakan Sari. Nilai proyeknya pun cukup besar, yakni Rp 94,6 miliar.

Kasus ini pun membuat publik bertanya-tanya, apakah predikat WTP bagi suatu daerah menjamin kepala daerah setempat merupakan sosok yang bersih?

Jawabannya, tidak.

Baca juga: Paradoks Para Kepala Daerah Raih Predikat WTP tetapi Berujung Korupsi

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menyatakan, kasus-kasus korupsi sesungguhnya kerap terjadi di daerah yang mendapat predikat WTP.

Selain Ade, ada sejumlah kepala daerah yang tetap tersandung korupsi meski daerah yang dipimpinnya meraih predikat WTP, sebut saja Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Bupati Purbalingga Tasdi, dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Egi menjelaskan, dalam pemberian WTP, hal yang ditekankan oleh BPK adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, ataupun laporan keuangan yang sudah sesuai dengan Standar Pelaporan Keuangan Negara

"Jual beli predikat karena itu condong dilakukan untuk menjaga gengsi atau membohongi publik, bahwa institusi yang dipimpinnya bersih dari korupsi. Padahal belum tentu demikian. Jangan sampai publik keliru memahami itu," kata Egi, Kamis.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Nasional
Kedekatan Bharada E dengan Keluarga Brigadir J yang Berujung Tragedi Penembakan...

Kedekatan Bharada E dengan Keluarga Brigadir J yang Berujung Tragedi Penembakan...

Nasional
MIND ID Kerja Sama dengan Kementerian BUMN Gelar Employee Volunteering

MIND ID Kerja Sama dengan Kementerian BUMN Gelar Employee Volunteering

Nasional
Demi Hasil Perikanan Berkualitas, Kementerian KP Beri Pelatihan HACCP untuk Siswa SMKN 1 Puring Kebumen

Demi Hasil Perikanan Berkualitas, Kementerian KP Beri Pelatihan HACCP untuk Siswa SMKN 1 Puring Kebumen

Nasional
Koalisi PKB-Gerindra Bakal Diresmikan, Nasdem Tutup Peluang Bergabung

Koalisi PKB-Gerindra Bakal Diresmikan, Nasdem Tutup Peluang Bergabung

Nasional
Risma Sebut Hanya 3 dari 176 Lembaga Amal yang Diduga Selewengkan Dana Terdaftar di Kemensos

Risma Sebut Hanya 3 dari 176 Lembaga Amal yang Diduga Selewengkan Dana Terdaftar di Kemensos

Nasional
Alasan Usul TNI Aktif Isi Jabatan Sipil demi Penataan TNI Diragukan

Alasan Usul TNI Aktif Isi Jabatan Sipil demi Penataan TNI Diragukan

Nasional
Bantah Ditangkap Polisi, Bambang Widjojanto: Ngawur

Bantah Ditangkap Polisi, Bambang Widjojanto: Ngawur

Nasional
Sidang Kasus Suap Dana PEN, Jaksa KPK Hadirkan Bupati Nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur

Sidang Kasus Suap Dana PEN, Jaksa KPK Hadirkan Bupati Nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur

Nasional
Bawaslu Didesak Penuhi Keterwakilan Perempuan pada Seleksi Anggota di Daerah Berikutnya

Bawaslu Didesak Penuhi Keterwakilan Perempuan pada Seleksi Anggota di Daerah Berikutnya

Nasional
Moeldoko: Pemimpin Indonesia ke Depan Harus Memiliki Kapasitas Tinggi

Moeldoko: Pemimpin Indonesia ke Depan Harus Memiliki Kapasitas Tinggi

Nasional
Eks Pejabat PT Adhi Karya Dono Purwoko Divonis 5 Tahun Penjara, Lebih Tinggi dari Tuntutan

Eks Pejabat PT Adhi Karya Dono Purwoko Divonis 5 Tahun Penjara, Lebih Tinggi dari Tuntutan

Nasional
Komnas HAM Jadwalkan Panggil Istri Ferdy Sambo Jumat 12 Agustus

Komnas HAM Jadwalkan Panggil Istri Ferdy Sambo Jumat 12 Agustus

Nasional
Cerita Megawati Diundang Putin ke Rusia, Mau Datang asal Pulang Bawa Alutsista

Cerita Megawati Diundang Putin ke Rusia, Mau Datang asal Pulang Bawa Alutsista

Nasional
Omicron BA.4.6 Tidak Boleh Diremehkan, Masyarakat Tak Perlu Khawatir

Omicron BA.4.6 Tidak Boleh Diremehkan, Masyarakat Tak Perlu Khawatir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.