Jokowi: Tahun Depan Kita Mulai Lagi Defisit APBN di Bawah 3 Persen, Perencanaan Harus Detail

Kompas.com - 28/04/2022, 15:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pada 2023 pemerintah akan menerapkan kebijakan pengaturan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di bawah 3 persen.

Oleh karenanya, presiden meminta agar benar-benar ada perencanaan matang atas kebijakan itu.

"Tahun depan kita akan memulai lagi ketentuan sesuai regulasi, defisit di bawah 3 persen karena itu perencanaan harus betul-betul detail, harus betul-betul tepat," ujar Jokowi dalam paparannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022 secara virtual dari istana Negara, Kamis (28/4/2022).

"Lakukan langkah penajaman belanja sehingga kualitas semakin baik, optimalkan penerimaan perpajakan," tegasnya.

Baca juga: Menkeu: Defisit ABPN 2023 Akan Dirancang di Bawah 3 Persen

Sebagaimana diketahui, defisit APBN telah ditentukan paling tinggi 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Namun, di masa pandemi, kondisi itu dikecualikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2020.

UU Nomor 1 Tahun 2020 tersebut mengizinkan defisit APBN melampaui 3 persen dari PDB untuk selama tiga tahun, yakni 2020-2022.

Sementara itu, pada tahun anggaran 2023, defisit harus kembali menjadi maksimal 3 persen PDB.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit pada APBN 2023 akan didesain di bawah 3 persen.

Menurutnya desain ini dilakukan agar jumlah kebutuhan untuk menerbitkan surat utang bisa diturunkan secara bertahap tetapi tetap berhati-hati.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Bisa Proses Tambahan 10.000 Kuota Haji dari Arab Saudi, Kemenag: Tidak Cukup Waktu

Tak Bisa Proses Tambahan 10.000 Kuota Haji dari Arab Saudi, Kemenag: Tidak Cukup Waktu

Nasional
Dukcapil Kemendagri Resmi Buka Akses NIK Ke KPU

Dukcapil Kemendagri Resmi Buka Akses NIK Ke KPU

Nasional
Tiba di Kyiv, Jokowi Akan Temui Presiden Zelensky di Istana Maryinsky

Tiba di Kyiv, Jokowi Akan Temui Presiden Zelensky di Istana Maryinsky

Nasional
KPU: UU Pemilu Perlu Direvisi karena Keberadaan IKN

KPU: UU Pemilu Perlu Direvisi karena Keberadaan IKN

Nasional
Kapolri Naikkan Pangkat 2 PNS Polri Jadi Setara Brigjen, Pertama Kali dalam Sejarah Polri

Kapolri Naikkan Pangkat 2 PNS Polri Jadi Setara Brigjen, Pertama Kali dalam Sejarah Polri

Nasional
Kunjungi Lokasi Terdampak Perang, Jokowi: Jangan Ada Lagi Kota di Ukraina yang Rusak

Kunjungi Lokasi Terdampak Perang, Jokowi: Jangan Ada Lagi Kota di Ukraina yang Rusak

Nasional
Fasilitas di Armuzna Ditambah Jelang Puncak Ibadah Haji, PPIH Gelar Simulasi

Fasilitas di Armuzna Ditambah Jelang Puncak Ibadah Haji, PPIH Gelar Simulasi

Nasional
Jokowi Menuju Lokasi Terdampak Perang Ukraina di Irpin

Jokowi Menuju Lokasi Terdampak Perang Ukraina di Irpin

Nasional
Penggantian Nama Jalan di Jakarta Tuai Protes, Kemendagri Akan Bahas Secara Internal

Penggantian Nama Jalan di Jakarta Tuai Protes, Kemendagri Akan Bahas Secara Internal

Nasional
Menkes Akan Beri Akses Penelitian Ganja untuk Kebutuhan Medis

Menkes Akan Beri Akses Penelitian Ganja untuk Kebutuhan Medis

Nasional
Kapolri Kukuhkan Kapolda Lampung, Kapolda Gorontalo, dan Kapolda Papua Barat

Kapolri Kukuhkan Kapolda Lampung, Kapolda Gorontalo, dan Kapolda Papua Barat

Nasional
Profil Sunny Tanuwidjaja, Mantan Staf Ahok yang Mundur dari PSI demi Dukung Anies

Profil Sunny Tanuwidjaja, Mantan Staf Ahok yang Mundur dari PSI demi Dukung Anies

Nasional
RUU Terkait Pemekaran Papua Disahkan Besok, Komisi II: Bakal Mengubah Jumlah Anggota DPR

RUU Terkait Pemekaran Papua Disahkan Besok, Komisi II: Bakal Mengubah Jumlah Anggota DPR

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sertijab 6 Jabatan Strategis, Rudianto Resmi Emban Kabais

Panglima TNI Pimpin Sertijab 6 Jabatan Strategis, Rudianto Resmi Emban Kabais

Nasional
Diperiksa dalam Kasus E-KTP, Gamawan Fauzi Mengaku Tak Pernah Bertemu Paulus Tannos

Diperiksa dalam Kasus E-KTP, Gamawan Fauzi Mengaku Tak Pernah Bertemu Paulus Tannos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.