Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu: Defisit ABPN 2023 Akan Dirancang di Bawah 3 Persen

Kompas.com - 14/04/2022, 16:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 akan didesain di bawah 3 persen.

Menurutnya desain ini dilakukan agar jumlah kebutuhan untuk menerbitkan surat utang bisa diturunkan secara bertahap.

"Dari sisi utang yang akan kita kelola, akan mengalami tekanan dari sisi jumlah bunga utang maupun cicilan yang harus dibayar. Ini yang harus kita pertimbangkan sebagai bagian untuk mendesain APBN 2023 kembali menuju pada defisit di bawah 3 persen," ujar Sri Mulyani dalam keterangan pers usai rapat terbatas di Istana Negara, Kamis (14/4/2022).

Baca juga: Defisit APBN 2022 Diproyeksi Lebih Rendah, Ini Sebabnya

Oleh karenanya, kebijakan fiskal 2023 akan terus difokuskan kepada mendukung pemulihan ekonomi, terutama untuk program prioritas yang telah ditetapkan presiden dan wakil presiden.

Antara lain, pembangunan kualitas SDM, membangun infrastruktur, mereformasi birokrasi, merevitalisasi industri dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.

Di sisi lain, APBN dari sisi fiskal akan melakukan reformasi di bidang pendapatan negara, belanja negara dan dari pembiayaan dengan membangun pembiayaan yang makin inovatif.

"Oleh sebab itu, untuk APBN 2023 kita masih akan terus mempertajam pada perhitungan belanja baik pusat maupun transfer ke daerah. Dan juga estimasi penerimaan negara," ungkap Sri Mulyani.

"Untuk sidang kabinet siang ini kami menyampaikan range tahun depan pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,28-11,76 persen dari PDB. Ini berarti pada kisaran antara Rp 2.255,5 triliun hingga Rp 2.832,6 triliun," jelasnya.

Baca juga: Bangun Infrastruktur Butuh Rp 6.445 Triliun, APBN Cuma Mampu Bantu 37 Persen

Sementara itu, belanja negara tahun depan didesain pada kisaran 14,09 persen hingga 14,71 persen dari PDB.

Sehingga artinya belanja negara pada tahun depan berkisar antara Rp 2.818,1 triliun hingga Rp 2.979,3 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, belanja negara tersebut terdiri dari belanja pusat, yakni sebesar Rp 2.017 triliun-Rp 2.152 triliun dan transfer ke daerah yang akan berkisar antara Rp 800 triliun-Rp 826 triliun.

Baca juga: APBN Surplus Rp 19,7 Triliun, Melambat dari Awal Tahun 2022

"Dengan belanja itu dan penerimaan tadi sudah disampaikan maka defisit APBN 2023 akan dirancang pada kisaran Rp 562,6 triliun-Rp596,7 triliun atau ini berarti 2,81 persen-2,95 persen dari PDB," ungkapnya.

"Ini artinya kita akan melaksanakan UU Nomor 2 Tahun 2020 di mana defisit APBN 2023 akan kembali di bawah 3 persen," lanjut Sri Mulyani.

Dia menambahkan, pada saat yang sama APBM akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan program-program pembamgunan nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com