Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator Politik: Mayoritas Publik Anggap Pemerintah Berhasil Menjaga Stabilitas Keamanan

Kompas.com - 26/04/2022, 18:06 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) melaporkan bahwa mayoritas publik menganggap stabilitas keamanan nasional terjaga dengan baik.

Survei IPI merinci, sebanyak 2,2 persen publik merasa keamanan nasional sangat baik, 52,7 persen baik, dan 29,9 persen sedang.

Selanjutnya, 12,1 persen menganggap buruk, 2,3 persen sangat buruk, dan 0,9 persen tidak tahu dan tidak jawab.

Keamanan nasional overall masih positif. Mayoritas masyarakat kita menganggap pemerintah berhasil menjaga stabilitas keamanan,” kata Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers, Selasa (26/4/2022).

Baca juga: Survei Indikator Politik: Mayoritas Publik Nilai Pemberantasan Korupsi Buruk

Selain itu, IPI juga melaporkan kondisi penegakkan hukum nasional.

IPI merinci, 2,1 persen responden menganggap penegakkan hukum sangat baik.

Kemudian, 32,5 persen baik; 32,6 persen sedang; 25,9 persen buruk; 3,9 persen sangat buruk; dan 2,9 persen tidak tahu serta tidak jawab.

“Kondisi penegakan hukum, yang menilai baik/sangat baik berimbang dengan yang menilai sedang,” terang Burhanuddin.

Baca juga: Waspada Dampak Perang Rusia-Ukraina, Mendagri Minta Kepala Daerah Jaga Stabilitas Harga Pangan dan Energi

Adapun survei ini dilakukan pada 14-19 April 2022. Metode survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden.

Sementara margin of error kurang lebih sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Para responden ini diwawancara secara tatap muka langsung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com