Waspada Dampak Perang Rusia-Ukraina, Mendagri Minta Kepala Daerah Jaga Stabilitas Harga Pangan dan Energi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk memonitor stabilitas harga pangan dan energi di daerah masing-masing secara intensif.

Pasalnya, Indonesia berisiko terdampak perang Rusia-Ukraina yang memengaruhi pola rantai permintaan dan penawaran dunia sehingga berakibat pada terjadinya gangguan stabilitas ekonomi dunia, khususnya pada rantai pangan dan energi di banyak negara.

"Bahkan, di beberapa negara sudah terjadi inflasi serta kenaikan harga pangan dan energi. Jika Indonesia terdampak, maka otomatis akan berdampak kepada seluruh daerah," ujar Tito yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro dalam Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-26 yang ditayangkan di YouTube Kemendagri, Senin (25/4/2022).

"Oleh karena itu, kepala daerah harus intensif memonitor stabilitas harga pangan dan energi di daerahnya dengan melakukan langkah-langkah yang cerdas untuk menjaga stabilitas harga-harga tersebut," ucap Tito.

Baca juga: Di Depan Tito Karnavian, Megawati Singgung soal Pemekaran Daerah

Adapun saat ini, setiap daerah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 511.2/3149/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah tanggal 14 Mei 2020.

"Oleh karena itu, saya berharap agar kepala daerah dapat terus secara intensif untuk berkomunikasi dan mengendalikan penuh Satgas Pangan tersebut," ujar Tito.

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga memaparkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah dengan mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintah pusat.

Baca juga: Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Ia mengungkapkan, otonomi daerah bertujuan untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya.

Hal itu diharapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan.

"Setelah 26 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah," ucap Tito.