Kompas.com - 25/04/2022, 16:27 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang diselenggarakan Charta Politika menunjukkan, mayoritas responden setuju Presiden Joko Widodo kembali merombak atau me-reshuffle menteri-menterinya di Kabinet Indonesia Maju.

"Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah setuju atau tidak setuju jika Presiden Joko Widodo kembali reshuffle terhadap menteri-menterinya, 68,5 persen menyatakan setuju dan hanya 18,2 persen yang menyatakan tidak setuju," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, Senin (25/4/2022).

Survei yang sama menunjukkan, ada separuh publik atau 50,1 persen responden yang puas dengan kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Amien Minta Luhut Mundur, Nasdem: Bentuk Kekecewaan, Reshuffle Tetap di Tangan Jokowi

Jumlah tersebut di bawah tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah yang mencapai 62,9 persen meski trennya cenderung turun dalam empat bulan terakhir.

"Harusnya kan linier karena mereka dianggap sebagai satu organ yang bergabung di dalam satu kelembagaan, lembaga kepresidenan tapi kalau kita lihat ada gap yang sangat besar," kata Yunarto.

Menurut Yunarto, isu reshuffle kabinet sudah terlalu lama bergulir tanpa ada perubahan berarti karena perombakan kabinet tak kunjung dilakukan.

Baca juga: Waketum PKB: Luhut Tak Akan Kena Reshuffle, Jokowi Susah Cari Gantinya

Ia menilai, kondisi ini dapat menyebabkan instabilitas politik karena partai politik pendukung pemerintah diliputi oleh ketidakpastian.

"Partai-partai akan merasa terganggu, deg-degan, dan bertanya-tanya apakah posisinya akan dibuang atau nambah kursi, atau partai baru seperti PAN juga akan bertanya-tanya apakah dia akan jadi masuk dalam kabinet atau tidak," ucap Yunarto.

Ia pun berpendapat, turunnya kepuasan terhadap pemerintah juga menjadi momentum bagi Jokowi untuk merombak kabinetnya.

"Ini bisa jadi satu stimulus untuk menaikkan kembali kepuasan terhadap pemerintah dengan catatan bahwa reshuffle bukan hanya diartikan sebagai tata ulang koalisi, bukan hanya diartikan sebagai koalisi dagang sapi dengan format baru," ujar Yunarto.

"Tapi dalam konteks untuk kemudian menjawab persoalan yang sedang dihadapi oleh publik terkait dengan isu yang mendasar sekali, kebutuhan perut," kata dia.

Ia mengingatkan, reshuffle untuk menata koalisi hanya bisa dilakukan dalam kondisi stabil dan baik-baik saja.

Baca juga: Sinyal Reshuffle di Balik Dua Kali Murka Jokowi ke Para Menteri

Namun, dalam kondisi masyarakat yang sedang sulit, reshuffle kabinet hendaknya ditujukan untuk membangun kabinet yang lebih teknokrat dan mumpuni.

"Saya sepakat bahwa reshuffle harusnya dilakukan tapi dengan catatan bahwa memang ini memastikan presiden menambah kemampuannya untuk mengelola republik, bukan hanya dalam konteks memperbesar koalisi," kata Yunarto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Laporan Dugaan Suap Ferdy Sambo ke LPSK, KPK Masih Verifikasi

Soal Laporan Dugaan Suap Ferdy Sambo ke LPSK, KPK Masih Verifikasi

Nasional
Kapolri Perintahkan 'Bekingan' Bandar Judi Disikat Habis

Kapolri Perintahkan "Bekingan" Bandar Judi Disikat Habis

Nasional
Brigjen TNI Tembak Kucing, Pakar Ungkap Faktor Kekejaman Terhadap Hewan

Brigjen TNI Tembak Kucing, Pakar Ungkap Faktor Kekejaman Terhadap Hewan

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Satgas Minta Banten, Jatim, dan Jateng Percepat Vaksin 'Booster'

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Satgas Minta Banten, Jatim, dan Jateng Percepat Vaksin "Booster"

Nasional
KPK Pertimbangkan Kesehatan Surya Darmadi Sebelum Lakukan Pemeriksaan

KPK Pertimbangkan Kesehatan Surya Darmadi Sebelum Lakukan Pemeriksaan

Nasional
Kasat Narkoba Polres Karawang Positif Sabu-sabu

Kasat Narkoba Polres Karawang Positif Sabu-sabu

Nasional
Peluang Ferdy Sambo Terjerat Dugaan Suap Makin Terbuka

Peluang Ferdy Sambo Terjerat Dugaan Suap Makin Terbuka

Nasional
Jokowi Beri Bonus Rp 1 Miliar kepada Timnas U-16

Jokowi Beri Bonus Rp 1 Miliar kepada Timnas U-16

Nasional
Manipulasi Laporan Keuangan, Pemeriksa BPK Sulsel Diduga Terima Suap Rp 2,8 M

Manipulasi Laporan Keuangan, Pemeriksa BPK Sulsel Diduga Terima Suap Rp 2,8 M

Nasional
Satgas Covid-19: Capaian Vaksin Covid-19 Indonesia Jadi Lima Besar Dunia

Satgas Covid-19: Capaian Vaksin Covid-19 Indonesia Jadi Lima Besar Dunia

Nasional
Ayah Atta Halilintar Gugat Kemenkumham Terkait Merek 'Gen Halilintar'

Ayah Atta Halilintar Gugat Kemenkumham Terkait Merek "Gen Halilintar"

Nasional
UPDATE 18 Agustus 2022: Bertambah 4.039, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.301.523

UPDATE 18 Agustus 2022: Bertambah 4.039, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.301.523

Nasional
Sekretariat Presiden Kembalikan Teks Proklamasi Tulisan Tangan Bung Karno ke ANRI

Sekretariat Presiden Kembalikan Teks Proklamasi Tulisan Tangan Bung Karno ke ANRI

Nasional
UPDATE 18 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,69 Persen, Ketiga 25,14 Persen

UPDATE 18 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,69 Persen, Ketiga 25,14 Persen

Nasional
Belasan Parpol Gagal Lolos Pendaftaran, Bawaslu Buka Opsi Proses Pelanggaran Administrasi

Belasan Parpol Gagal Lolos Pendaftaran, Bawaslu Buka Opsi Proses Pelanggaran Administrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.