Kompas.com - 25/04/2022, 14:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan akan mengikuti aturan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengenai izin praktik mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di rumah sakit TNI.

Hal itu disampaikan Andika saat menerima kunjungan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI Adib Khumaidi bersama rombongan beberapa waktu lalu.

“Tinggal nanti kami, apa yang harus kami lakukan, misalnya keputusan apa pun IDI. Apakah itu berpengaruh terhadap izin praktik Dokter Terawan di RSPAD?” kata Andika, dikutip dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Senin (25/4/2022).

“Kalau soal keanggotaan beliau tidak lagi aktif, tetapi sebagai dokter yang juga praktik di rumah sakit kami? Itu juga kita akan ikut aturan,” sambung dia.

Andika juga menegaskan, pihaknya berpegang teguh pada peraturan-perundangan mengenai pemberhentian Terawan.

Baca juga: Di Hadapan Panglima TNI, IDI Pastikan Pemberhentian Terawan Tak Bersifat Seumur Hidup

Sejalan dengan itu, Andika juga menyatakan menghormati keputusan IDI.

“Jadi IDI sebagai institusi juga punya kewenangan in embedded, sudah melekat di dirinya sejak didirikan dan menurut saya itu yang juga menjadi satu hukum atau peraturan perundangan sendiri di internal dan saya menghormati, kita ikut,” jelas Andika.

Sementara itu, Adib memastikan pemecatan Terawan tak bersifat seumur hidup.

Menurut Adib, Terawan masih mempunyai ruang untuk kembali menjadi keanggotaan IDI.

“Pemberhentian tetap itu tidak diartikan seumur hidup. Jadi masih ada upaya ruang. Kalau kami sampaikan masih ada ruang,” kata Adib.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Dinilai Lamban Bentuk Tim Ad Hoc terkait Kasus Munir

Komnas HAM Dinilai Lamban Bentuk Tim Ad Hoc terkait Kasus Munir

Nasional
Gembleng Capres PDI-P, Megawati Disebut Hendak Jadi 'Queen Maker' pada Pilpres 2024

Gembleng Capres PDI-P, Megawati Disebut Hendak Jadi "Queen Maker" pada Pilpres 2024

Nasional
Lakukan Pemeriksaan, 2 Komisioner Komnas HAM Tiba di TKP Pembunuhan Brigadir J

Lakukan Pemeriksaan, 2 Komisioner Komnas HAM Tiba di TKP Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Jaksa Agung Sebut Surya Darmadi Terima Surat Panggilan Pemeriksaan di Singapura

Jaksa Agung Sebut Surya Darmadi Terima Surat Panggilan Pemeriksaan di Singapura

Nasional
Siap Gelar Sidang Tahunan Besok, MPR Bakal Sampaikan Perkembangan Pembahasan PPHN

Siap Gelar Sidang Tahunan Besok, MPR Bakal Sampaikan Perkembangan Pembahasan PPHN

Nasional
Sorgum Diproyeksikan Gantikan Gandum, Moeldoko: Kita Tak Akan Ribut soal Mie Instan

Sorgum Diproyeksikan Gantikan Gandum, Moeldoko: Kita Tak Akan Ribut soal Mie Instan

Nasional
Ferdy Sambo Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Amplop untuk LPSK

Ferdy Sambo Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Amplop untuk LPSK

Nasional
Pengacara Harap Bharada E Bebas Usai Dilindungi LPSK karena jadi 'Justice Collaborator'

Pengacara Harap Bharada E Bebas Usai Dilindungi LPSK karena jadi "Justice Collaborator"

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KPK Terkait Penanganan Kasus Surya Darmadi

Kejagung Koordinasi dengan KPK Terkait Penanganan Kasus Surya Darmadi

Nasional
Jaksa Agung: Surya Darmadi Gunakan China Airlines dari Taiwan

Jaksa Agung: Surya Darmadi Gunakan China Airlines dari Taiwan

Nasional
LPSK: Peran Bharada E Minor, Tak Punya Niat Bunuh Brigadir J

LPSK: Peran Bharada E Minor, Tak Punya Niat Bunuh Brigadir J

Nasional
Kejagung Tahan Surya Darmadi, Buron Mega Korupsi Rp 78 T

Kejagung Tahan Surya Darmadi, Buron Mega Korupsi Rp 78 T

Nasional
KPK Pastikan Kasus Dugaan Suap Surya Darmadi Diusut Hingga Persidangan

KPK Pastikan Kasus Dugaan Suap Surya Darmadi Diusut Hingga Persidangan

Nasional
Demokrat Sebut Pencalonan AHY sebagai Capres Tergantung Elektabilitas

Demokrat Sebut Pencalonan AHY sebagai Capres Tergantung Elektabilitas

Nasional
Perlindungan Darurat Dicabut, LPSK Beri Perlindungan Sepenuhnya untuk Bharada E

Perlindungan Darurat Dicabut, LPSK Beri Perlindungan Sepenuhnya untuk Bharada E

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.