Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI Pastikan Tidak Ada Kaitannya Pemecatan Terawan dengan Vaksin Nusantara

Kompas.com - 04/04/2022, 20:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago menuding Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencari-cari alasan untuk merekomendasikan agar eks Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto diberhentikan dari keanggotaan.

Salah satu tudingan tersebut, yaitu mengaitkan vaksin Nusantara sebagai alasan untuk merekomendasikan pemecatan Terawan.

Diketahui, Terawan adalah inisiator vaksin Nusantara yang sejauh ini sudah disuntikkan kepada sejumlah elite pejabat maupun politisi di DPR.

"Ini ada apa IDI dengan korporasi kesehatan dunia. Ini jadi pertanyaan ini. Saya terus terang curiga ini. Ada apa dengan korporasi farmasi ini," kata Irma dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX dengan PB IDI, Senin (4/4/2022).

Baca juga: Saat Sejumlah Politisi di DPR Sampaikan Pembelaan untuk Terawan yang Direkomendasikan Berhenti dari IDI ...

"Hengkipengki apa yang sedang dilakukan? Masa enggak dukung produksi anak bangsa. Kemudian cari alasan dengan berbagai isu yang tidak jelas. Bilang (Terawan) mengiklankan dirilah, saya tidak ketemu tuh dokter Terawan mempromosikan (vaksin Nusantara)," tambahnya.

Menurut Irma, Terawan justru menginisiasi pembuatan vaksin dalam negeri melalui vaksin Nusantara.

Jika dibandingkan, IDI sebagai organisasi profesi seharusnya mampu menginisiasi vaksin, salah satunya vaksin anak Indonesia.

Oleh karena itu, Irma menyarankan agar polemik pemecatan Terawan ditempuh dengan cara merevisi Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Hal itu, kata dia, untuk membatasi supaya IDI tidak bertindak semena-mena memecat anggotanya.

"Jadi, jangan sampai superbodi yang semena-mena terhadap anggotanya. Harusnya IDI melindungi anggota bukan memecat anggotanya yang pnya inovasi bagus," jelasnya.

Baca juga: Tanggapan IDI soal Komitmen Menkes Mediasi dengan Terawan

Sementara itu, Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menjawab tudingan dari Irma tersebut.

Ia mengeklaim, rekomendasi pemecatan Terawan tidak menggunakan alasan vaksin Nusantara.

"Yang terkait dengan kasus beliau ini, pak TAP (Terawan Agus Putranto) ini, tidak ada kaitannya dengan vaksin Nusantara. Jadi kalau tadi disampaikan ini ada konspirasi, saya berani menjamin kami dari IDI tidak terlibat dalam proses yang berkaitan dengan vaksin," klaim Adib.

Lebih lanjut, Adib kembali mempertegas bahwa IDI secara profesi dan organisasi tidak terlibat pengembangan Vaksin Nusantara.

"Dan memang tidak ada hal yang kaitannya terhadap vaksin Nusantara terhadap pengambilan keputusan (rekomendasi pemberhentian Terawan) yang kemarin," imbuh Adib.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com