Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: 4 dari 10 Responden Nilai Pemerintah Fokus pada Isu Politik Saat Warga Resah soal Ekonomi

Kompas.com - 25/04/2022, 07:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas terkini menunjukkan bahwa masyarakat memandang pemerintah masih lebih fokus pada persoalan kondisi ekonomi masyarakat dibandingkan wacana presiden tiga periode.

Survei ini mencatat, sebanyal 56,9 persen responden menyatakan tidak setuju jika pemerintah lebih fokus pada wacana presiden tiga periode.

Sementara, 40,7 persen menyatakan setuju bahwa pemerintah lebih fokus pada wacana tersebut, dan 2,4 persennya tidak tahu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Sepakat Penjabat Kepala Daerah Diisi Kalangan Birokrat

"Artinya, empat dari 10 responden menilai pemerintah memberikan perhatian berlebih pada isu politik saat masyarakat resah dengan masalah ekonomi rumah tangga," kata peneliti Litbang Kompas, Arita Nugraheni dikutip dari Kompas.id, Senin (25/4/2022).

Survei ini juga merekam kondisi penilaian masyarakat mengenai fokusnya pemerintah pada isu politik dibandingkan kondisi ekonomi masyarakat.

Seiring dengan wacana presiden tiga periode, masyarakat ternyata menilai pemerintah tidak lebih fokus pada isu politik dibandingkan kondisi ekonomi.

Meski demikian, keberpihakan pemerintah pada diskursus politik juga tercermin dalam hasil jajak pendapat ini.

"Sebanyak 42,3 persen responden setuju dengan pernyataan bahwa pemerintah lebih fokus pada persoalan politik elite dibandingkan dengan ekonomi masyarakat," ujar Arita.

Sementara itu, responden yang tidak setuju dengan pernyataan itu lebih besar, yaitu 56,8 persen. Kemudian yang menjawab tidak tahu sebesar 0,9 persen.

Litbang Kompas berpandangan bahwa wacana presiden tiga periode bertautan dengan usulan penundaan pemilu 2024. Hal ini juga dinilai menimbulkan gelombang demonstrasi beberapa waktu belakangan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Publik Nilai Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Belum Transparan

"Gelombang demonstrasi pun mengambil narasi dalam lini masa krisis bahan pokok dan krisis kepemimpinan. Massa yang umumnya mahasiswa, turun ke jalan berunjuk rasa menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan menuntut penyelesaian masalah kenaikan harga kebutuhan pokok," pungkas Arita.

Adapun jajak pendapat ini diselenggarakan melalui wawancara kepada 504 orang responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi pada 5-9 April 2022.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com