Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti LSI: Isu Politik Dua Kaki Berpotensi Rugikan Demokrat di Pemilu 2019

Kompas.com - 12/09/2018, 17:17 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby, mengatakan, rencana kebijakan Partai Demokrat memberikan dispensasi bagi kadernya yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 bisa merugikan Demokrat di Pemilu 2019.

Menurut dia, kebijakan ini membuat Demokrat diisukan mempraktikkan politik dua kaki, karena partai ini menyatakan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

"Karena image-nya negatif ya. Itu merugikan Demokrat jika sentimen itu terus muncul. Sebagai partai yang secara resmi dukung Prabowo-Sandiaga, Demokrat harus lebih optimal dalam mendukung," kata Adjie di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Baca juga: Sandiaga Uno: Soal Internal Demokrat, Semua Partai Alami Hal yang Sama

Adjie mengatakan, Demokrat seharusnya memperjuangkan keuntungan elektoral secara maksimal dengan mengusung Prabowo-Sandiaga.

Demokrat, kata Adjie, jangan sampai membiarkan efek elektoral dimonopoli sepenuhnya oleh Gerindra.

"Ya kalau kemudian Demokrat optimal ada tokoh-tokoh Demokrat yang juga turun ke bawah untuk kampanye Prabowo-Sandi sebetulnya akan menguntungkan Demokrat karena Pileg dan Pilpres kan serentak ya," kata dia.

Baca juga: Nasdem: Jokowi Tak Ambil Keuntungan dari Dualisme Demokrat

Ia mencontohkan, Demokrat bisa mengajukan politisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengampanyekan Prabowo-Sandi. 

"Karena orang yang memilih Prabowo-Sandi melihat bahwa Demokrat juga bagian dari Prabowo-Sandi," kata Adjie.

Harus tegas

Selain itu, menurut Adjie, kebijakan Demokrat menunjukkan ketidakkonsistenan di mata publik.

"Apapun ceritanya, kan dilihat publik main dua kaki. Jadi sekali lagi tidak menguntungkan Demokrat. Sekali lagi, tegas itu keputusan partai itu keputusan DPP siapapun sebagai kader Demokrat harus mengikuti perintah partai," kata Adjie.

Ia menyarankan Demokrat berpikir ulang untuk menerapkan kebijakan tersebut, mengingat kompetitor pasangan yang didukungnya disokong oleh banyak partai.

Baca juga: Soal Dispensasi Demokrat, KPU Pastikan Dukungan Capres-Cawapres Tak Bisa Ditarik

"Seharusnya kan di Prabowo-Sandi. Menurut saya, seharusnya Demokrat move on dari proses pencapresan kemarin dan fokus memenangkan partai yang salah satunya mengoptimalkan mesin partai dan tokohnya untuk mendukung Prabowo-Sandi," papar dia.

Sebelumnya, Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai tersebut yang mendukung capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin dengan berbagai pertimbangan.

Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, hingga saat ini baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan dengan serius mendapatkan dispensasi.

Kompas TV Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade menyatakan koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga selalu berkomunikasi untuk menyambut Pemilu 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com