Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Strategi dan Pola Gerakan NII Sudah Berubah, Moeldoko: Saat ini Lebih Dahsyat

Kompas.com - 23/04/2022, 11:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, saat ini strategi dan pola gerakan dari jaringan Negara Islam Indonesia (NII) telah berubah.

Jika dulu pola gerakan NII menggunakan kontak senjata, saat ini jaringan tersebut lebih menggunakan pendekatan hati dan pemikiran.

"Yang kita perlu pahami lebih jauh tentang perjuangan NII adalah perubahan strategi dan pola gerakannya. Dulu strateginya mereka menguasai wilayah. Kartosoewirjo Jawa Barat. Kahar Muzakkar sebagian di Sulawesi Selatan," ujar Moeldoko dalam keterangan video resminya sebagaimana dilansir pada Sabtu (22/4/2022).

"Karena dia strateginya penguasaan wilayah maka mudah dilumpuhkan. Daerahnya mudah direbut. Pengikutnya mudah diberesin. Itu sebuah pengalaman bagi mereka. Maka sekarang gerakan yang dia kembangkan adalah perebutan heart and mind," tuturnya.

Baca juga: Densus Klaim Punya Bukti NII Sumbar Berencana Melengserkan Pemerintah Sebelum Pemilu 2024

Menurut Moeldoko, strategi gerakan NII saat ini dapat berdampak jauh lebih dahsyat.

Pasalnya, pendekatan dengan perebutan hati dan pikiran, melalui baiat atau melalui doktrin cukup sulit untuk diatasi.

"Dan jangan salah, itu sudah berada di tengah-tengah kita. Siapa yang menjadi unsur yang terpengaruh? Melalui ASN, melalui aparat keamanan, melalui mahasiswa, melalui berbagai institusi dan termasuk pengusaha," jelasnya.

"Dan lebih dahsyat lagi, dia bergerak dengan cara menyembunyikan diri. Dia kamuflase agar tidak dikenali dari awal sehingga dia memiliki keleluasaan untuk memengaruhi orang lain. Hati-hati, ada di tengah-tengah kita," lanjut Moeldoko.
 
Mantan panglima TNI itu menegaskan, yang menjadi kunci adalah membangun awareness kewaspadaan.

Terlebih terhadap potensi serangan teroris di lingkungan sekitar.

Baca juga: Moeldoko: RI Tak Memihak Siapa Pun dalam Konflik Ukraina-Rusia

"Jangan ada lagi kita tidak tahu bahwa sebelah kita ternyata teroris. Sungguh mengerikan. Nyata-nyata ada korban recruitment dari NII, berikutnya ada upaya pengumpulan dana melalui kotak amal, melalui fintech," kata Moeldoko.

"Kita harus terbuka matanya bahwa semua perlu mendapatkan kewaspadaan. Dan jangan salah, NII jadi kontributor dukungan sumber daya bagi pergerakan semua jaringan teroris internasional di Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Anti Teror Polri mengeklaim punya bukti bahwa jaringan NII di wilayah Sumatera Barat (Sumbar) berencana melengserkan pemerintah sebelum Pemilu 2024.

Hal ini ditemukan dari pengembangan atas penangkapan 16 tersangka teroris jaringan NII di wilayah Sumbar pada Jumat (25/3/2022).

"Barang bukti yang ditemukan juga menunjukkan sejumlah rencana yang tengah dipersiapkan oleh jaringan NII Sumatra Barat yakni upaya melengserkan pemerintah yang berdaulat sebelum tahun Pemilu 2024," kata Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Kombes Aswin Siregar kepada wartawan, Senin (18/4/2022).

Selain itu, Aswin menduga NII Sumbar pernah berencana mengganti ideologi Pancasila.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com