Sebut Strategi dan Pola Gerakan NII Sudah Berubah, Moeldoko: Saat ini Lebih Dahsyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, saat ini strategi dan pola gerakan dari jaringan Negara Islam Indonesia (NII) telah berubah.

Jika dulu pola gerakan NII menggunakan kontak senjata, saat ini jaringan tersebut lebih menggunakan pendekatan hati dan pemikiran.

"Yang kita perlu pahami lebih jauh tentang perjuangan NII adalah perubahan strategi dan pola gerakannya. Dulu strateginya mereka menguasai wilayah. Kartosoewirjo Jawa Barat. Kahar Muzakkar sebagian di Sulawesi Selatan," ujar Moeldoko dalam keterangan video resminya sebagaimana dilansir pada Sabtu (22/4/2022).

"Karena dia strateginya penguasaan wilayah maka mudah dilumpuhkan. Daerahnya mudah direbut. Pengikutnya mudah diberesin. Itu sebuah pengalaman bagi mereka. Maka sekarang gerakan yang dia kembangkan adalah perebutan heart and mind," tuturnya.

Baca juga: Densus Klaim Punya Bukti NII Sumbar Berencana Melengserkan Pemerintah Sebelum Pemilu 2024

Menurut Moeldoko, strategi gerakan NII saat ini dapat berdampak jauh lebih dahsyat.

Pasalnya, pendekatan dengan perebutan hati dan pikiran, melalui baiat atau melalui doktrin cukup sulit untuk diatasi.

"Dan jangan salah, itu sudah berada di tengah-tengah kita. Siapa yang menjadi unsur yang terpengaruh? Melalui ASN, melalui aparat keamanan, melalui mahasiswa, melalui berbagai institusi dan termasuk pengusaha," jelasnya.

"Dan lebih dahsyat lagi, dia bergerak dengan cara menyembunyikan diri. Dia kamuflase agar tidak dikenali dari awal sehingga dia memiliki keleluasaan untuk memengaruhi orang lain. Hati-hati, ada di tengah-tengah kita," lanjut Moeldoko.
 
Mantan panglima TNI itu menegaskan, yang menjadi kunci adalah membangun awareness kewaspadaan.

Terlebih terhadap potensi serangan teroris di lingkungan sekitar.

Baca juga: Moeldoko: RI Tak Memihak Siapa Pun dalam Konflik Ukraina-Rusia

"Jangan ada lagi kita tidak tahu bahwa sebelah kita ternyata teroris. Sungguh mengerikan. Nyata-nyata ada korban recruitment dari NII, berikutnya ada upaya pengumpulan dana melalui kotak amal, melalui fintech," kata Moeldoko.

"Kita harus terbuka matanya bahwa semua perlu mendapatkan kewaspadaan. Dan jangan salah, NII jadi kontributor dukungan sumber daya bagi pergerakan semua jaringan teroris internasional di Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Anti Teror Polri mengeklaim punya bukti bahwa jaringan NII di wilayah Sumatera Barat (Sumbar) berencana melengserkan pemerintah sebelum Pemilu 2024.

Hal ini ditemukan dari pengembangan atas penangkapan 16 tersangka teroris jaringan NII di wilayah Sumbar pada Jumat (25/3/2022).

"Barang bukti yang ditemukan juga menunjukkan sejumlah rencana yang tengah dipersiapkan oleh jaringan NII Sumatra Barat yakni upaya melengserkan pemerintah yang berdaulat sebelum tahun Pemilu 2024," kata Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Kombes Aswin Siregar kepada wartawan, Senin (18/4/2022).

Selain itu, Aswin menduga NII Sumbar pernah berencana mengganti ideologi Pancasila.

Menurutnya, kelompok tersebut hingga saat ini masih menganut pemikiran NII era Kartosuwiryo, yang ingin mengganti ideologi Pancasila dan sistem pemerintahan Indonesia dengan khilafah atau syariat Islam.

Lebih lanjut, Aswin menyebutkan NII Sumbar memiliki potensi ancaman serangan teror dengan menggunakan senjata tajam golok.

"Terdapat juga potensi ancaman berupa serangan teror yang tertuang dalam wujud perintah mempersiapkan senjata tajam (disebutkan golok) dan juga mencari para pandai besi," ucapnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas) Polri Brigjen Ahmad Ramadhan sebelumnya mengatakan, ada sejumlah anak-anak di bawah umur yang tergabung dengan kelompok NII.

Ramadhan menyebutkan ada sekitar 77 anak di bawah 13 tahun yang dibaiat atau sumpah setia kepada kelompok NII.

Selain itu, Ramadhan menerangkan, saat ini ada 126 orang dewasa yang pernah direkrut oleh NII saat masih berusia belasan tahun.

Terkait temuan ini, menurut Ramadhan, polisi tengah melakukan koordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk dapat mengembangkan jaringan tersebut.

Menurut Ramadhan, kelompok NII memiliki pola perekrutan dan organisasi yang terstruktur dan sistematis.

"Perekturan anggota NII dilakukan tanpa memandang jenis kelamin dan batas usia," imbuhnya.