Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Larangan Mempekerjakan Anak di Bawah Umur dan Pengecualiannya

Kompas.com - 23/04/2022, 01:15 WIB
Issha Harruma,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

 


KOMPAS.com – Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pekerja anak yang tinggi. Banyaknya pekerja anak merupakan dampak dari berbagai persoalan sosial yang terjadi.

Salah satu faktor utama yang mendorong banyak anak untuk masuk dalam dunia kerja adalah masalah ekonomi keluarga.

Anak-anak diharuskan untuk membantu keuangan keluarga, bahkan ada yang menjadi tulang punggung keluarga mereka.

Meski begitu, mempekerjakan anak di bawah umur merupakan hal yang dilarang oleh negara.

Aturan mempekerjakan anak di bawah umur

Larangan pengusaha mempekerjakan anak diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 68 berbunyi, “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.”

Dalam undang-undang ini, batas usia minimal tenaga kerja di Indonesia adalah 18 tahun. Bagi pengusaha atau pihak-pihak yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi hukum.

Para pelanggar akan dijerat pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.

Baca juga: Pemilik Karaoke Ini Terancam 10 Tahun Penjara, karena Mempekerjakan Anak sebagai Pemandu

Pengecualian mempekerjakan anak di bawah umur

Meski undang-undang telah melarang tegas pengusaha mempekerjakan anak di bawah umur, namun terdapat pengecualian bagi anak di bawah 18 tahun yang hendak bekerja.

Anak dibolehkan melakukan pekerjaan ringan, bekerja sebagai bagian dari kurikulum pendidikan, serta bekerja untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

Selain itu, anak yang dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja atau buruh dewasa, tempat kerjanya harus dipisahkan.

Melakukan pekerjaan ringan

Anak yang berumur antara 13 sampai 15 tahun dapat dikecualikan untuk melakukan pekerjaan ringan. Namun, pekerjaan tersebut tidak boleh mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak.

Selain itu, pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan juga harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

  • ada izin tertulis dari orang tua atau wali;
  • ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
  • waktu kerja maksimum tiga jam;
  • dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
  • memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja;
  • ada hubungan kerja yang jelas; dan
  • anak menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Poin pertama, kedua, keenam, dan ketujuh dapat dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Baca juga: Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan

Bekerja sebagai bagian dari kurikulum pendidikan

Anak dengan usia minimal 14 tahun dapat bekerja di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pekerjaan yang dimaksud, seperti magang atau praktik kerja lapangan (PKL). Pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan syarat:

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com