Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais Minta Luhut Mundur, Jubir: Kita Sabar Saja

Kompas.com - 22/04/2022, 12:47 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Jodi Mahardi menanggapi pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais yang meminta Luhut Binsar Pandjaitan mengundurkan diri dari kabinet Presiden Joko Widodo.

Menurut Jodi, pihaknya memilih bersabar menghadapi kritikan yang disampaikan.

"Kita sabar saja," kata Jodi saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (22/4/2022).

Baca juga: Amien Rais Minta Luhut Mundur, Politisi PDI-P: Harapan Standar Etis terhadap Luhut Tinggi

Lebih lanjut, Jodi menjelaskan perihal big data yang pernah diungkapkan oleh Luhut. 

Adapun Luhut mengklaim ada big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Informasi soal big data pertama kali diungkapkan oleh Luhut saat menjadi bintang tamu dalam sebuah podcast.

Soal big data itu menjadi pembahasan hangat di masyarakat karena dianggap hanya mengada-ada.

"Di podcast, Pak Menko mengatakan, '...…karena gini, kita kan punya big data, saya ini lihat big data, big data itu meng-grab kira-kira 110 juta… macam-macam, Facebook, macam-macam, …kadang ada orang main Twitter, Twitter itu kan kira-kira 10 jutalah… kalau di menengah bawah ini, itu ngomong pokoknya pengen tenang, …ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin kan, sakit gigi dengar kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah… itu menimbulkan enggak bagus… masak terus-terusan gitu…'," ujar Jodi menjelaskan apa yang disampaikan Luhut saat itu.

Baca juga: Amien Rais Minta Luhut Mundur, Demokrat Minta Jokowi Tindak Menteri yang Bermanuver Soal Penundaan Pemilu

Apabila diringkas, menurutnya, ada tiga poin yang disampaikan Luhut pada penjelasan tersebut.

"Pertama, Pak Luhut melihat big data aspirasi politik masyarakat (yang disebut dengan estimasi 110 juta data dari berbagai platform media sosial)," tutur Jodi.

"Kedua, dari big data tersebut dibaca aspirasi sebagai berikut: kelas menengah bawah resah dengan situasi ekonomi, dan terganggu dengan polarisasi politik," lanjutnya.

Ketiga, keluhan tersebut datang dari warga dengan afiliasi politik yang beragam (dari berbagai kelompok masyarakat dengan berbagai pilihan politik).

Tetapi, kata Jodi, pernyataan Luhut itu kemudian berputar oleh beberapa media.

"Sekarang menjadi kesimpulan: 'LBP memiliki big data 110 juta orang yang mendukung penundaan pemilu 2024.' Ini berbeda sekali dengan tiga poin itu," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais melayangkan sejumlah kritik kepada Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com